Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakinkan, keterlibatan perempuan dalam mengawasi pilkada punya andil besar sehingga perlu diperbanyak. Salah satunya, perempuan dapat berperan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, praktik politik uang dan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi. Menurutnya, dua hal tersebut masih menjadi musuh demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 karena hanya akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggaraan negara.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan ada beberapa tantangan yang akan menguji kesiapan pengawas pemilu atau pilkada. "Pengawas harus bisa menjawab tantangan dengan kinerja yang baik," katanya di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (8/2/2020).
Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan berbagai perbedaan penyelesaian sengketa untuk pemilu dan pilkada. Menurutnya, Bawaslu akan memperbarui prinsip penyelesaian sengketa pilkada dalam rumusan musyawarah hasil perpaduan mediasi dan adjudikasi.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang telah terintegrasi JDIH Nasional punya keunggulan. Dia menjabarkan, beberapa keunggulan JDIH tersebut, yaitu dapat menampilkan sejarah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) serta keterkaitannya dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan dengan peraturan di atasnya.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi memudahkan akses informasi publik, Bawaslu meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, Kamis (6/2/2019) malam. Kini, situs JDIH Bawaslu menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa Bawaslu yang telah mengalami pengembangan fitur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan catatan penting terhadap rencana penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-Rekap) KPU untuk Pilkada Tahun 2020. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, landasan hukum penerapan e-Rekap dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 harus jelas.
Dia menjelaskan, KPU harus menjabarkan secara rinci proses e-Rekap dalam Peraturan KPU (PKPU) sebagaimana amanat Pasal 111 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Apatarus Sipil Negara (KASN). Salah satunya pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.
"Bawaslu dan KASN perlu monitor secara bersama-sama laporan dan tindak lanjut putusan KSAN," katanya saat menemui jajaran pimpinan KASN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Mamuju, Badan Pengawas – Anggota Bawaslu M Afifuddin meminta jajaran pengawas pemilu meningkatkan kinerja sekaligus mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Berdasarkan pengalaman lalu, dia menyimpulkan, hasil laporan pelanggaran pilkada merupakan kerja pengawasan partisipatif masyarakat.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan awal Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan agar peserta dapat menyiapkan diri dalam melaporkan dana kampanye. Menurutnya, jika terlambat melewati waktu yang ditentukan, sanksinya bisa sampai diskualifikasi.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menampik stigma pemilu di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dianggap kacau. Hal ini disebabkan tingginya angka pelanggaran pidana di Sulsel.
Serpong, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan penyusunan buku modul panduan untuk menggunakan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020. Modul ini menjadi panduan jajaran pengawas hingga tingkat kabupaten/kota.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk berpartisipasi mengawasi gelaran Pilkada 2020. Menurutnya, aktivitas mengawasi pemilu hakikatnya adalah tugas semua warga bangsa termasuk civitas akademika.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mewaspadai soal godaan uang yang mungkin terjadi selama Pilkada Serentak 2020. Dia menerangkan, Panwascam sebagai jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sangat rentan digoda dengan materi.
