• English
  • Bahasa Indonesia

Politisasi Bansos Marak, Bagja Usulkan Mendagri Tegas Berikan Sanksi Berdasarkan UU Pemda

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi narasumber diskusi daring Menakar Asas Jurdil Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemik Covid-19 Hambatan dan Tantangan, Kamis 25 Juni 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos), dia mengusulkan Kementerian Dalam Negeri tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Walaupun pandemik covid-19 tetapi tidak menurunkan juga jumlah pelanggaran. Walaupun ada beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik," katanya dalam diskusi daring Menakar Asas Jurdil Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemik Covid-19 Hambatan dan Tantangan, Kamis (25/06/2020).

Bagja menyebutkan beberapa catatan dugaan pelanggaran hingga 11 Mei 2020 yaitu terdapat 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran.

" (Jenis) pelanggaran administrasi ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana ada dua, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Pria kelahiran Medan, 10 Februari 1980 itu juga menyebutkan dugaan politisasi bansos oleh kepala daerah yang berpotensi kembali mencalonkan terjadi di 12 provinsi dan 23 kabupaten kota.

"Kami juga mencatat ada di dua belas provinsi dengan 23 kabupaten kota yang terdapat pembagian bansos dan diduga dipolitisasi dengan menempelkan gambar kepala daerah yang berpotensi menjadi petahana," sebutnya.

Provinsi dan kabupaten kota tersebut yaitu Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, Indragiri (Riau), Pelalawan (Riau), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Jambi, Lampung Timur (Lampung), Pesawaran (Lampung), Way Kanan (Lampung), Lampung Selatan.

Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang (Banten), Pangandaran (Jawa Barat), Cianjur (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Jember (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Purbalingga (Jawa Tengah), Gorontalo, dan Keerom (Papua).

Terhadap dugaan politisasi bansos tersebut, kata Bagja, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan pelanggarannya. Pasalnya, saat itu belum ada produk hukum yang mengatur dan terkendala aturan yang menyebutkan persyaratan enam bulan sampai masa penetapan calon.

Bagja menyebutkan maka saat itu diusulkan untuk politisasi bansos diselesaikan dengan UU 23/2014. "(Usulnya terkait politisasi bansos) Meminta ketegasan Menteri Dalam Negeri untuk menerapkan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014," katanya.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Robi Ardianto

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu