Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, Bawaslu punya kewenangan mengawasi tahapan kampanye pemilu, termasuk iklan kampanye di media massa seperti media televisi, media cetak, dan radio. Kewenangan tersebut menurutnya tercantum dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan, ujian integritas para pengawas pemilu berada di lapangan ketika melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2020. Dia menegaskan, integritas adalah nilai tertinggi yang harus dimiliki pengawas pemilu.
Dewi berpandangan, nantinya akan banyak godaan-godaan dalam mengawal Pilkada 2020 supaya berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis. Dirinya berseru, para jajaran pengawas harus berkomitmen menjaga integritas sampai kapan pun.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengkritisi penerapan aplikasi sistem informasi KPU yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Bagja mengatakan, UU Pemilu tidak secara jelas mengatur penghitungan hasil pemilu melalui aplikasi sistem informasi. Namun, dia mengakui dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, beberapa pasal sudah menyebutkan dan memperbolehkan penggunaan teknologi tersebut.
Ogan Ilir, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Widyaningsih menyebutkan, hubungan Bawaslu dengan masyarakat yang sama-sama memiliki peran vital dalam proses pelaksanaan pilkada merupakan dua insan yang tak terpisahkan.
Ogan Ilir, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai aktor utama dan memiliki peran besar dalam pelaksanaan pilkada, masyarakat diharapkan aktif mengawal prosesnya dari tahapan awal hingga akhir. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menggelar acara sosialisasi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan mengajak masyarakat setempat aktif memberikan hak pilih sekaligus melakukan pengawasan.
Seluma, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan kelompok masyarakat rentan mendapatkan prioritas agar menyalurkan hak pilihnya. Dia menyatakan, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sehingga jujur, bersih, adil dan berintegritas.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta Bawaslu tingkat Kabupaten/ Kota untuk tidak ragu dalam mengawasi hajatan Pilkada Serentak 2020. Dia berjanji bakal terus mengawal serta menguatkan eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut.
"Teman-teman (Bawaslu di) kabupaten/kota tak perlu ragu, tak perlu bimbang, tak perlu galau dalam mengawasi Pilkada 2020," katanya dalam Konsolidasi Penguatan Integritas Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran di Sumatra Selatan, Senin (2/12/2019).
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – “Perayaan yang sederhana, tetapi meneguhkan kita bahwa harus menjadi anak-anak terang yang mempersatukan. Menjadi garam dan terang demi Indonesia yang lebih baik. Bersinergi dalam melakukan tugas pengawasan,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat memberikan sambutan pembukaan Perayaan Natal Bersama Bawaslu di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (2/12) malam.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan, seluruh peserta rapat kerja teknis (rakernis) menyampaikan semua hasil evaluasi sengketa Pemilu 2019 lalu. Evaluasi tersebut menurutnya bakal dijadikan masukan dan catatan pencegqhan hingga penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengusulkan tiga isu perubahan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Abhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI.
Manado, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan, Bawaslu sedang mempersiapkan aplikasi teknologi informasi terpadu guna menyongsong Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, kerja pengawasan pemilu merupakan serangkaian pekerjaan yang berkesinambungan, sehingga perlu data dan informasi yang sinkron dan terbuka bagi publik.
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, Bawaslu tingkat kabupaten/kota merekrut jajaran pengawas Ad hoc seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang berpengalaman dengan jam terbang tinggi.
Dia menegaskan, jika jelang penutupan para pendaftar belum memenuhi kriteria yang diinginkan, maka bisa merekrut kembali Panwascam yang telah bertugas mengawasi Pemilu 2019 lalu. Hanya saja, hal menurutnya tak ada catatan negatif terkait integritas dan tidak mudah diintervensi.
Senggigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini langkah peserta sekolah kader pengawasan partisipatif untuk menjadi pengawas partisipatif sudah tepat.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara pembuka dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019 di Senggigi, NTB Sabtu (30/11/2019).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan minta metode pemungutan suara dalam pemilu mendatang bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dikaji kembali. Pasalnya, dia melihat masih ada celah kekurangan dari masing-masing metode pemungutan suara yang ada.
Untuk diketahui, sistem pemungutan suara untuk di luar negeri terdapat tiga jenis yang tediri dari tempat pemungutan suara Luar Negeri (TPSLN), kotak suara keliling (KSK), dan metode pos. Dalam praktiknya, Abhan meyakini, masing-masing metode memiliki permasalahannya sendiri.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyarankan terbentuknya Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di luar negeri untuk menghadapi pemilu mendatang. Hal ini dia sampaikan dalam menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Pokja Panwaslu Luar Negeri, Sabtu (30/11/2019) di Yogyakarta.
