Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).

"Pada situasi yang tiada tahapan ini dalam hal pembinaan, teman-teman Bawaslu harus tetap menjaga etika," kata lelaki Afif tersebut saat menjadi narasumber dalam focus group discussion (FGD) Penyusunan Petunjuk Teknis Pembinaan bagi Jajaran Pengawas Pemilu, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengharapkan ada kolaborasi dan sinergi jajaran penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  Kalsel demi menghasilkan pemilihan yang berkualitas, Selasa   (30/03/2021).

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.

"Perlu untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi antara peraturan DKPP, Peraturan Bawaslu dan PKPU secepatnya dan tentu diinisiasi oleh DKPP," kata Dewi dalam FGD Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundang-undangan, di Banten, Selasa (30/3/2021).

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tingginya penanganan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menunjukan kerja divisi penanganan pelanggaran Bawaslu cukup efektif.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu. Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini sebagai evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan amanat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menganalisa 16 permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan kajian Divisi Hukum Bawaslu ada tiga jenis masalah penyebab dilakukannya PSU yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan  (DPT/DPTB), kesalahan administrasi, dan pidana.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.

Hal ini disampaikan Bagja dalam Rapat Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan Dalam Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). "Masalah utama adalah anggaran, apakah ada anggaran untuk kerja-kerja penyelenggaraan pemungutan/penghitungan suara ulang," tanya dia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Menurutnya, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK itu harus dibaca dengan lebih rinci. Bawaslu harus membaca kesesuaian pertimbangan putusan MK dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang telah dibuat Bawaslu. Hal ini supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan pencegahan lebih maksimal.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Untuk menyempurnakan Pemilihan 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan supaya bisa berjalan selaras," kata Abhan saat menghadiri kegiatan seminar nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintergrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).