Harap Pemilu Serentak 2024 Tak Banyak Pelanggaran, Bagja Yakinkan Perlu Evaluasi Mendalam
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lebih baik dan tak banyak pelanggaran seperti kampanye hitam, fitnah, atau hoaks seperti pada pemilu sebelumnya.  Maka dari itu, dia meyakinkan perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada.

In APHTN-HAN National Webinar, Fritz Shows Five Potential Issues of Simultaneous Election 2024
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, The General Election Supervisory Agency (BAWASLU)  - The member of Bawaslu Fritz Edward Siregar mentioned five potential problems of Simultaneous Elections in 2024. He mentioned it when he was the speaker of the National Webinar of the Association of Teachers of Constitutional Law and State Administrative Law (APHTN-HAN) in Jakarta, Wednesday (03/03/2021).

Dalam Webinar Nasional APHTN-HAN, Fritz Sampaikan Lima Potensi Masalah Pemilu Serentak 2024
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan lima permasalahan yang berpotensi muncul pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara Webinar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Jakarta, Rabu (03/3/2021).

Hadapi Pemilu 2024, Fritz Nilai Harus Ada Perbaikan Wewenang dalam Pelanggaran Administrasi
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi Pemilu serentak 2024 yang rencananya diikuti pelaksanaan pilkada, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai harus ada perbaikan dalam kewenangan Bawaslu berdasarkan undang-undang pemilu dan pilkada terkait kewenangan Bawaslu soal penanganan pelanggaran administrasi yang berbeda. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Fritz Apresiasi Buku tentang Pilkada 2020 di tengah Covid-19
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penerbitan buku yang berjudul 'Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19. Buku ini ditulis oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Ni'matul Huda.

Resmikan Kantor Baru, Abhan Harap Kinerja Bawaslu Banten Ditingkatkan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, kantor baru yang menjadi rumah bagi Anggota Bawaslu Banten dan juga staf, harus bisa berimbas terhadap kinerja. Karena sudah ditunjang dengan fasilitas yang memadai.

"Gedung baru, semangat kerjanya juga harus ditambah agar lebih baik,” kata Abhan saat meresmikan kantor Bawaslu Provinsi Banten di Jalan Jendral Sudirman nomor 14, Ciceri, Serang, Selasa (2/3/2021).

Penerapan Terkadang Kurang Tepat, Abhan: Perbawaslu Perlu Dievaluasi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) merupakan ujung tombak lembaga yang harus diikuti semua jajaran Bawaslu. Tetapi dalam penerapannya terkadang ada hal yang kurang tepat, maka Perbawaslu perlu direvisi.

Dia mengatakan beberapa poin dari Perbawaslu yang dianggap kurang tepat perlu diperbaiki. Sedangkan yang sudah cukup dipertahankan.

Fritz Minta Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020 Dibuat Lebih Menarik
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada Bawaslu provinsi kabupaten/kota untuk membuat laporan kehumasan tahun 2020 yang lebih menarik. Laporan tersebut supaya lebih mudah dimengerti dan menarik minat masyarakat yang ingin mengetahui kerja-kerja kehumasan Bawaslu.

"Selain buku, perlu juga dibuat video atau rangkaian foto-foto kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir," ucapnya dalam Rapat Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2020 di Jakarta, Selasa, (2/3/2021).

Bagja: Laporan SDM Harus Sesuai dengan Fakta
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan agar laporan yang dibuat dapat memuat fakta dan kondisi yang sesuai di lapangan.

 

“Apa yang terjadi dilapangan, masalah yang muncul harus termuat dalam laporan SDM ini, dan apa yang menjadi solusi didalam laporan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan fakta di lapangan,” ungkap Bagja dalam kegiatan Rapat Reviu Finalisasi Laporan SDM Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, Sabtu (27/2/2021).

 

Sambangi Kampar, Abhan Pesan Jaga Kekompakan Untuk Persiapan Pemilu Serentak Nasional
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
 
Bangkinang, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu Kabupaten Kampar untuk tetap solid usai pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang lalu dan ke depannya semakin baik serta kompak guna persiapan Pemilu Tahun 2024 yakni Pemilu Nasional Serentak. 
 
Can't Relax, Bagja: 2021 is a year of Evaluation and Preparation for Simultaneous Elections in 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, The General Election Supervisory Agency(BAWASLU) - The Member of Bawaslu Rahmat Bagja reminded provincial Bawaslu and district / city BAWASLU not to relax in 2021. He asked the election supervisors to make evaluation of 2019 and 2020 elections and prepare for Simultaneous Elections in 2024.

Tak Boleh Santai, Bagja: 2021 itu Tahun Evaluasi dan Persiapan Pemilihan Serentak 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk tidak santai-santai pada tahun 2021 ini. Dia meminta jajaran pengawas pemilu untuk mengevaluasi gelaran Pemilihan Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta menyiapkan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Apresiasi Pemutakhiran Data Pemilih Oleh KPU, Bawaslu Polman: Data Ini Bisa Dipertanggungjawabkan
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Polewali Mandar, Bawaslu Polman -  Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengapresiasi pengolahan datapemilih, berupa pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten Polewali Mandar.

Apresiasi itu, diungkapkan Ketua Bawaslu Polman Saifuddin dalam rapat koordinasi (Rakor) Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dihelat KPU Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (26/2/2021).

“Kami dari Bawaslu mengapresiasi pemutakhiran data berkelanjutan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU," ujar Saifuddin.

Berikan Keterangan Sengketa Pilbup Boven Digoel, Abhan Jabarkan Pemaknaan Frasa Mantan Narapidana
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

 Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2020 untuk Kabupaten Boven Digoel, Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam penjabarannya, Bawaslu memandang aturan batasan calon kepala daerah sebagai mantan terpidana adalah telah selesai menjalani pidana kurungan penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas). Apabila terpidana tak menjalani penjara, maka menurutnya sesuai Fatwa Mahkamah Agung tak masuk dalam kategori mantan narapidana.

Dewi Harap Penyidik dan JPU Sentra Gakkumdu Melekat ke Bawaslu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) Sentra Gakkumdu  melekat dalam sekretariat Bawaslu. Pemikiran ini terungkap berdasarkan data penemuan 56 pelanggaran yang ditemukan di enam kabupaten kota di Kepri dalam kegiatan Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).