Yogyakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menggaungkan gerakan anti politik uang, Bawaslu menggandeng Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pemberantasan korupsi sedianya dimulai dari menangkal politik uang dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.
Abhan mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi seharusnya diawali dengan proses demokrasi lewat politik uang. Karenanya, dia meyakini sulit menghilangkan korupsi bila tidak dimulai dari gerakan anti politik uang dalam proses demokrasi, berupa pemilu dan pilkada.
"Saya kira bulan ini kita dihadapkan soal pro kontra revisi UU KPK. Ini sebenarnya menandakan ada hubungan pemberantasan korupsi dengan politik uang. Tak akan bisa korupsi diberantas kalau tidak dimulai dari proses politik," ungkapnya usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) Bawaslu dan Forum Dekan Fisip PTM di Ruang Sidang, Gedung AR Fachrudin Unit A Lantai 5 Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (21/9/2019).
Baginya, dalam mengentaskan politik uang, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bawaslu. Pelibatan masyarakat, termasuk citivas akademika amat penting dalam pengawasan partisipatif merupakan cara paling efektif dan efisien.
"Jelas politik uang sangat meresahkan. Jadi memberantas politik uang secara bersama-sama. Bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat ikut mengawasi. Pada Pemilu 2019, Bawaslu sendiri sudah melakukan kerja sama agar 'civil society' ikut berperan mencegah persoalan politik uang," sebutnya.
Abhan melanjutkan, penting memaksimalkan gerakan anti politik uang pada gelaran Pilkada Serentak 2020. Pilkada yang digelar di 270 daerah (sembilan provinsi dan sisanya di tingkat kabupaten/kota) perlu memilih kepala daerah yang berintegritas. "Kalau pilkada hasilnya dari politik transaksional, maka jelas arahnya akan korupsi," tegasnya.
"Pilkada tahun 2020 digelar di 32 provinsi. Hanya Provinsi DKI Jakarta dan Aceh yang tak menggelar pilkada. Kita berharap kepala daerah terpilih merupakan yang bersih dan amanah. Ini awal pemberantasan korupsi," tambah Abhan.
Dia pun melontarkan harapan agar MoU tak hanya perjanjian kerja sama semata. Aksi nyata menangkal politik uang menurutnya bisa diturunkan dalam kerja sama Nota Aksi Bersama (Memorandum of Action/MoA). "Bawaslu ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Silakan nanti ditindaklanjuti dengan MoA di daerah masing-masing," pintanya.
Sementara Ketua Forum Dekan FISIP PTM Titin Purwaningsih mengungkapkan, kerja sama dengan Bawaslu sudah terjalin dengan baik. Pada Pemilu 2019, akunya, UMY sudah melakukan kerja sama dalam gerakan anti politik uang. "Ada kerja sama desa anti politik uang, ada juga KKN (kuliah kerja nyata) tematik soal pemilu. Mahasiswa yang dilibatkan juga kami jadikan surveyor," akunya.
Dalam acara penandatanganan MoU ini, turut hadir jajaran pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 dekan FISIP dari kampus Muhamaddiyah dari berbagai daerah, dan puluhan mahasiswa UMY.
Fotografer: Bagus Pradana
 |
 |
Webmail
