Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Abdullah Dahlan mengatakan kehadiran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Sekolah kader ini adalah antitesa dari pihak merusak hasil pemilu secara TSM," katanya dalam pelatihan Sekolah Kader Partisipatif Pemilu di Cianjur, Jawa Barat, Senin (23/09/2019) malam.
Sekolah kader pengawasan, menurutnya, merupakan cara Bawaslu mengawal proses pemilu yang berbasis partisipasi masyarakat. Terlebih, level partisipasi masyarakat di Bawaslu meningkat dibanding KPU.
"Jadi, kalau di KPU level partisipasi masyarakatnya bagaimana pemilih datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sementara di Bawaslu levelnya meningkat tidak hanya menggunakan hak pilih saja," terangnya.
Level partisipatif di Bawaslu, lanjutnya, tidak sekadar menggunakan hak pilih, tetapi juga bagaimana masyarakat tahu dan paham proses pemilu. "Juga, mau melaporkan jika melihat adanya dugaan pelanggaran pemilu," tuturnya.
Dia berharap, sekolah kader tersebut dapat menghasilkan perluasan jaringan pengawasan pemilih di masyarakat. Selain itu, juga ada transfer isu pemahaman kepada para kader. "Baik itu pemahaman isu kepemiluan, pemahanam skill soal teknis pengawasan, dan juga pemahaman bagaimana membangun gerakan kolektif soal pengawasan partisipatif," ujarnya.
Nantinya, pemahaman yang didapatkan para kader dapat ditularkan ke masyarakat luas. "Kami (Bawaslu Jabar) ingin gerakan ini menjadi gerakan kolektif kita bersama. Karena mimpi kita, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas," ujarnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
