Tarakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan tantangan terbesar dalam hal pengawasan di wilayah perbatasan yaitu memenuhi hak politik masyarakat dengan pelaksanaan pemilu. Menurutnya di sisi lain jaminan hak untuk hidup setiap orang juga tidak bisa diabaikan.
Dia memahami kondisi pandemi saat ini memang dapat membuat partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya bisa saja menurun karena rasa takut terkena virus terlebih di masa pandemi.
“Tantangan terbesar yang harus dicari keselarasannya saat ini, kita harus melaksanakan Pemilu sedangkan bangsa kita belum keluar dari Pandemi Covid-19 sehingga mengharuskan setiap orang menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya saat menjadi Narasumber pada Seminar Kepemiluan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (8/10/2021).
Tidak hanya soal prokes, Abhan juga melihat tantangan lain di wilayah perbatasan yaitu soal politik uang yang tetap merajalela dan jadi langganan saat tahapan pemilu dimulai. Dia melihat gerakan politik uang di wilayah perbatasan juga perlu dicari cara penyelesaian secara kultural agar politik transaksional ini bisa diatasi secara sistemik di masyarakat.
Maka dari itu di hadapan mahasiswa, Abhan menuturkan untuk mahasiswa harus bisa memiliki sikap netral dengan kesadaran politik yang tingi agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial. Dia berharap agar mahasiswa tidak antipati dengan pelanggaran yang ada di depan mata sehingga jumlah angka pelanggaran di pemilu yang akan datang bisa ditekan kuantitasnya.
"Untuk menjadikan pejabat yang duduk di jabatan-jabatan politis bisa amanah butuh partisipasi publik khususnya kalangan akademis, karena kalangan akademisi bisa dipastikan memiliki idealitas dan kualitas secara pengetahuan dan integritas dalam setiap sikap dan perilaku,” terang Abhan.
Penulis : Rusdiansyah (Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara)
Editor : Reyn Gloria