Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, untuk menegakkan keadilan Pemilu, Bawaslu berencana akan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di luar negeri.
Sentra Gakkumdu luar negeri ini, sambung Dewi, yang akan memproses segala bentuk pelanggaran pidana Pemilu 2019 di luar negeri.
Asahan, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menerangkan bahwa sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu ini tidak hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Minimal ada tiga elemen yang punya peran besar untuk suksesnya Pemilu 2019.
Pertama, Penyelenggara Pemilu KPU Bawaslu, KPU dan Bawaslu harus bisa menjalankan Pemilu sebaik-baiknya, yaitu dengan menjaga integritas penyelenggaraan dan integritas sebagai penyelenggara.
Asahan, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Abhan meresmikan Kampung
Pengawasan Pemilu 2019 di Desa Silo Lama, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin (19/11/2018). Pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu adalah konsep strategis Bawaslu Kabupaten Asahan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya tahapan Pemilu 2019.
Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, peserta Pemilu belum diperbolehkan melakukan rapat umum serta iklan kampanye di media cetak dan elektronik.
"PKPU Nomor 23 Tahun 2018 telah menyebutkan jadwal kampanye melalui rapat umum dan iklan kampanye di media massa, 21 hari sebelum masa tenang berarti pada tanggal 24 Maret-13 April 2019," jelas Dewi dalam Rapat Kerja Teknis Penindakan Pelanggaran Pemilu, di Banjar Kalimantan Selatan, Jumat (16/11/2018).
Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengedepankan azas keadilan, bukan berdasarkan adanya kepentingan.
"Penindakan pelanggaran Pemilu merupakan komitmen Bawaslu untuk mewujudkan keadilan Pemilu. Untuk itu, Bawaslu bekerja bukan karena ada kepentingan," tegas Ratna Dewi dalam Rapat Kerja Teknis Penindakan Pelanggaran Pemilu, di Banjar Kalimantan Selatan, Jumat (16/11/2018).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 di Bogor, Jumat (16/11/2018). Ia mengimbau agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyusun keterangan tertulis yang komprehensif apabila terjadi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan pusat penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan terkait Sentra Gakkumdu tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam rangka peningkatan kapasitas penyidik tindak pidana pemilu, Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan penyidik Sentra Gakkumdu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Pangkalpinang, Kamis (15/11/2018).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pelatihan bagi saksi parpol ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para saksi mengenai aturan, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2018, Selasa (13/11/2018).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. ASN yang kedapatan tidak netral akan diproses sesuai ketentuan.
“Apabila Bawaslu menemukan ASN yang tidak netral, kami akan proses sesuai ketentuan undang undang yang berlaku,” ujar Ratna pada Rapat Kerja Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat se-Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Senin (12/11/2018).
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Politik uang adalah pelanggaran berat yang dapat mencederai proses demokrasi bangsa. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Call for Paper yang bertema Dinamika Demokrasi dalam Pemilu Serentak dan Keutuhan Bangsa, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, Senin (14/11/2018) di Semarang
“Politik Uang adalah pelanggaran demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi,” ujar Abhan.
Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada kerap diwarnai praktik politik uang. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengingatkan peserta Pemilu 2019 terkait beratnya sanksi bagi pelaku politik uang.
“Saya ingatkan adanya sanksi pidana, denda dan diskualifikasi bagi pelaku politik uang dalam Pemilu 2019,” kata Abhan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/11/2018).
Tanah Datar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Rakyat harus diposisikan paling istimewa. Rakyat yang memiliki kepentingan.
Rakyat yang memiliki hak dalam menentukan arah bangsa mau kemana. Predikat Pemilu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus tetap diperjuangkan, kata Abhan dalam ketika menyampaikan sambutan dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5, di Tanah Datar, Sumbar, Jumat (09/11/2018).
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Adanya bencana yang melanda wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakibatkan perubahan pada DPT Pemilu 2019. Bawaslu turut mengawasi pemutakhiran DPT di Sulteng yang saat ini masih didata oleh KPU.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah belum memberikan angka pasti mengenai jumlah korban bencana di Sulteng. "Ini yang agak menyulitkan karena kita belum mendapatkan angka pasti," ujar Ratna.
