• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Putuskan KPU Subang dan KPU NTB Tak Melanggar

Suasana sidang putusan laporan dugaan pelanggaran adminitrasi Pileg di Subang dan NTB, Kamis 13 Juni 2019/Foto: Abdul Hamid

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Subang dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak melanggar adminitrasi pemilu. Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Kamis (13/6/2019) dengan Ketua Majelis Abhan dan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni: Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat membacakan isi putusan mengungkapkan, proses rekapitulasi KPU Kabupaten Subang telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Subang yakni tidak cukupnya bukti.

"KPU Subang telah melakukan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pemilu," sebutnya.

Putusan ini merupakan hasil dari laporan Nomor 07/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pelapor adalah Yomanius Untung selaku calon legislatif (caleg) DPRD Jawa Barat (Jabar) dari daerah pemilihan Jabar XI. Yomanius diwakili oleh Rangga Prayogi selaku kuasa hukum. Sedangkan pihak terlapor dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Subang.

Baca berita sebelumnya:

 

Selanjutnya, Anggota Majelis Mochammad Afifuddin melanjutkan sidang dengan membacakan putusan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 09/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Pelapor Fatahilla Ramli merupakan caleg dari Partai Golkar yang melaporkan KPU Provinsi NTB atas adanya pelanggaran administrasi penggelembungan suara.

Baca juga: Bawaslu Putuskan Dua PPK di Brebes Terbukti Melanggar

Pelapor diwakili oleh kuasa hukum, Rangga Prayogi dan Radiansyah. Sedangkan KPU Provinsi NTB diwakili oleh Agus Hilman.

Afif menyatakan, KPU Provinsi NTB telah melakukan proses rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia bilang, dalam fakta persidangan, KPU NTB telah membuktikan memberikan salinan form rekapitulasi kepada para saksi di semua tingkatan.

"Tindakan KPU NTB dalam melakukan rekapitulasi perolehan hasil telah sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme," sebut lelaki yang menjabat sebagai Koordinator Divisis Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini.

Editor: Ranap Tumpal HS

Tonton video lengkapnya di sini.

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020
BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu