Bengkulu, Badan Pengawaa Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta Kapolda serta Kejati Bengkulu tak mengganti jjaran personel di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Pemilu 2018 guna menghadapi Pilkada 2020.
Dia meminta hal tersebut supaya ada kesinambungan antara para personel yang telah sukses menindak pelanggaran pidana Pemilu 2019.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap, peserta sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif angkatan kedua tahun 2019 bisa menyerap banyak ilmu dari para narasumber.
"Semakin Anda belajar, semakin banyak yang Anda tahu tentang pemilu dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini hal yang sangat penting" ujarnya.
Menurutnya, tugas sebagai pengawas partisipatif merupakan tugas muliabkarena berperan menentukan hasil pemilu yang baik. Sekaligus turut meminimalisir pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif angkatan kedua tahun 2019. Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari seluruh provinsi se-Indonesia ini akan berjalan selam pekan, terhitung 25 September hingga 9 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menggaungkan pemilu berbudaya, kreatif, dan inovatif, Bawaslu menggelar acara Diskusi Kelompok Terpumpun Review Penulisan Riset Pengawasan Pemilu Serentak2019 Klaster Partisipasi Masyarakat dan Kalster Pungut Hitung Tahap I di Jakarta, Rabu (25/9/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta penyusunan naskah kajian Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum dipercepat. Hal ini guna menjadi pedoman teknis pembinaan pembinaan seluruh jajaran Bawaslu hingga pengawas Ad hoc (sementara).
"Saya berharap penyusunan naskah kajian Perbawaslu Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum cepat diselesaikan," katanya di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong daftar inventarisasi masalah (DIM) penyelesaian sengketa dirampungkan menyongsong Pilkada Serentak 2020. Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu ini memperkirakan sengketa akan dimulai pada April tahun depan.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta jajaran Bawaslu ringkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memastikan dengan cermat nominal pengajuan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani (diteken).
Fritz mengaku, tidak ingin akibat kurang dana, maka fungsi pengawasan tak maksimal sehingga membuat pilkada harus diulang. Dirinya mengingatkan sudah sepatutnya pemerintah daerah (pemda) dan Bawaslu berkoordinasi perihal teknis anggaran yang disetujui bersama.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong delapan Bawaslu tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu segera merampungkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah (penda). Pasalnya, sebentar lagi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 akan dimulai.
Dia mengungkapkan, penandatanganan NPHD merupakan langkah awal lembaga pengawas pemilu berperan mengawasi Pilkada Serentak 2020. Abhan menargetkan, perekrutan petugas Ad hoc Bawaslu dimulai pada Desember 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hadiri focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi Nasdem, Bawaslu yang diwakili Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Fritz Edward Siregar sampaikan kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam Pilkada Serentak 2020. Kendala yang dimaksud terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menghibahkan aset tanah dan gedung kepada Bawaslu Bengkulu. Penerimaan hibah ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (24/9/2019).
Abhan mengatakan, hibah ini merupakan kebahagiaan semua pihak khususnya, bagi Bawaslu Bengkulu. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Bengkulu atas pemberian hibah tanah dan bangunan. Ini sebetulnya sudah kami nantikan lama," ucapnya.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menekankan beratnya biaya Pilkada Serentak 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 270 daerah. Gunawan melihat perlu ada pandangan yang luas terkait beban anggaran pilkada untuk selanjutnya dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Abdullah Dahlan mengatakan kehadiran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Sekolah kader ini adalah antitesa dari pihak merusak hasil pemilu secara TSM," katanya dalam pelatihan Sekolah Kader Partisipatif Pemilu di Cianjur, Jawa Barat, Senin (23/09/2019) malam.
Cianjur, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Cianjur, Jawa Barat. Afif menegaskan, tujuan kegiatan itu agar Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Pasalnya pengawas pemilu sejatinya satu kesatuan entitas dengan masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III gelombang IV tahun 2019 Bawaslu mengikuti latihan dasar (latsar) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.
"Kita harapkan lembaga asal ASN bisa mendukung program pengembangan kompetensi ASN," ujarnya dalam sambutan acara Upacara Pembukaan Latsar di Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengelolaan keuangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 harus transparan. Selain itu, dirinya mengkhawatirkan minimnya jumlah Bawaslu daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah (pemda).
