Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengajak jajaran pimpinan Bawaslu di daerah untuk berani mengambil resiko melakukan improvisasi dalam kepemimpinannya.
Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Implementasi PeningkatanKapasitas SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Bali, Rabu (18/9 2019).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik (parpol) pada tahapan Pemilu 2019 lalu.
Afif menilai, ada beberapa masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpolpada tahapan Pemilu 2019 seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, pimpinan Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) berkonsultasi dengan Bawaslu pusat. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun mengajak Bawaslu Sumbar fokus mengawasi Pilkada 2020, meski masih ada persoalan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang masih menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu) sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dikenal UU Pilkada.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pemilu berurusan dengan teknis lapangan dan keterampilan. Dia mengungkapkan, apa saja yang nantinya berpotensi terjadi di lapangan bila sudah menguasai ilmu teknis, maka dapat dipraktekkan setiap saat.
"Maka sejatinya praktek lapangan menjadi kunci dari apa yang bisa kita rumuskan apa yang kita temukan di lapangan," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Alat Kerja Pengawasan di Sentul, Bogor, Selasa (17/9/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengibaratkan pemilu bagai pertandingan sepak bola yang punya aturan seragam. Namun, hal ini berbeda dengan pilkada. Pendekatan mediasi menurutnya merupakan salah satu ciri khas penanganan pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu dalam menangkal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Salah satunya menjalin kerja sama dengan beberapa platform media social, yakni facebook, google, dan twitter.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, cara tersebut sudah dilakukan Bawaslu sejak Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Cara yang sama juga bakal diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu menilai, perlu aturan mengenai kerja di daerah, dari Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Serta, panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan, kelurahan/desa, luar negeri, dan pengawas TPS (tempat pemungutan suara).
Baca juga: Pembuat UU Tak Satukan Rezim, Ada 'Gap' UU Pilkada dengan UU Pemilu
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan kuliah umum terhadap ratusan mahasiswa hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Dia menyampaikan mengenai penegakan hukum Pemilu 2019 yang telah dilakukan Bawaslu.
Dewi menegaskan, penyelenggaraan pemilu baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu maupun warga negara. Maka dari itu, Bawaslu berperan mengontrol KPU.
Sulawesi Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang, para pembuat UU melupakan membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dijadikan dasar pelaksanaan pilkada, membuat kewenangan Bawaslu lemah dibandingkan kewenangan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan, mencegah politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), berita bohong, ataupun politik uang tidak hanya dengan sekadar deklarasi. Dia menegaskan, langkah antisipasi dengan cara memberikan perlawanan terhadap politik sara, hoaks, dan politik uang.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menilai kebijakan penganggaran pengawasan Pilkada Serentak 2020 sudah menuju pada konsolidasi yang lebih mapan atau lebih stabil.
"Kita harus bangga kita bisa mengawal konsolidasi baik kepedulian nasional dan bentuk (kepedulian) kepala daerah" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (12/9/2019).
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, salah satu kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2019 berkat sinergi yang baik. Menurutnya, sinergisitas KPU dan Bawaslu membuat pelaksanaan Pemilu 2019 berhasil diselenggarakan dengan baik.
"Saya pastikan bahwa kerja sama kolektif kolegial antara penyelenggara pemilu itu menjadi hal penting!," katanya saat menjadi pembicara dalam Konsolidasi Nasional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Gelombang II oleh KPU di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/9/2019).
Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, kepada seluruh jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menangani pelanggaran pemilu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada. Hal ini baginya agar tak menimbulkan persoalan, khususnya terkait dugaan pelanggaran kode etik.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, dalam persiapan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu tingkat kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD). Bagja pun menilai ini adalah langkah baik untuk memulai rangkaian tahapan Pilkada 2020 dengan menyusun peruntukan anggaran sesuai kriteria daerah.
Baca juga: Sukses Pemilu 2019, Afif: Kerja Sama Kolegial itu Penting!
