Cianjur, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Cianjur, Jawa Barat. Afif menegaskan, tujuan kegiatan itu agar Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Pasalnya pengawas pemilu sejatinya satu kesatuan entitas dengan masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III gelombang IV tahun 2019 Bawaslu mengikuti latihan dasar (latsar) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.
"Kita harapkan lembaga asal ASN bisa mendukung program pengembangan kompetensi ASN," ujarnya dalam sambutan acara Upacara Pembukaan Latsar di Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengelolaan keuangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 harus transparan. Selain itu, dirinya mengkhawatirkan minimnya jumlah Bawaslu daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah (pemda).
Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, salah satu kunci keberhasilan Bawaslu yakni komitmen yang dipegang teguh. Komitmen tersebut yakni menjalankan visi dan misi serta menjadikan petunjuk dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan berupa demokrasi yang baik.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kerja sama antardivisi. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus memperhatikan aturan dan pembaruan produk hukum.
Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kini sedang proses 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi, Bagja berharap divisi penyelesaian sengketa bisa menghadirkan keadilan pemilu maupun pilkada.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja berharap pagelaran Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar dan aman. Untuk itu menurutnya, perlu menambah pengetahuan jajaran divisi penyelesaian sengketa lewat pembekalan dalam bimbingan teknis (bimtek). Termasuk pelatihan bersama dengan divisi penindakan dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga lebih selaras.
Yogyakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menggaungkan gerakan anti politik uang, Bawaslu menggandeng Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pemberantasan korupsi sedianya dimulai dari menangkal politik uang dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Baru menginjak usia sebelas tahun lebih, Bawaslu sudah melakukan terobosan luar biasa dalam proses demokrasi melalui pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku bangga atas apa yang digoreskan lembaga Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sejauh ini. Menurut pandangannya, dengan usia lembaga Bawaslu yang masih muda (11 Tahun), tapi punya kinerja luar biasa.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus mempunya keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang mediator. Menurutnya, dalam melakukan mediasi perkara sengketa proses pemilu atau pilkada antara KPU dan peserta pemilu atau pilkada harus punya jiwa kepemimpinan.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) masih menyelimuti pilkada maupun pemilu. Hal itu menurutnya bisa terjadi akibat tidak maksimalnya petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).
"Catatan di pemilu 2019 agar tidak terulang. Sejak awal adalah perosalan DPT. Maka Pengawasan kita (Pengawas Pemilu) harus maksimal," ungkapnya pada Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (20/9/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu sedang bergerak maju. Banyak terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak.
Dia mengungkapkan, pada November 2018, Bawaslu telah masuk dalam kategori informatif. "Artinya Bawaslu sudah sangat terbuka dalam segi informatif," kata Afif dalam penutupan Rapat Evaluasi Pelayanan Pimpinan Dalam Rangka Peningkatan Dukungan Sekretariat Dalam Fasilitasi Kebutuhan Kerja Pengawasan Pimpinan, Batam, Kamis (20/9/2019) malam.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran Bawaslu daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan publik dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dia sampaikan dalam menutup Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/9/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Membuka Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran yang berasal dari regulasi. Menurutnya, perlu membenahi aturan dengan norma dan pasal yang multi tafsir sehingga bisa memberikan kepastian keadilan pemilu.
Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.
Terlebih menurutnya, saat ini Bawaslu telah tergabung dalam koalisi penyelenggara pemilu tingkat dunia atau yang dikenal dengan nama The Association of World Election Bodies (A-WEB).
Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Bali terus mengoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat terkait penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga pencairan.
Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan, pembahasan NPHD untuk Pilkada Serentak 2020 untuk enam kabupaten di daerahnya hingga kini tahapnya masih konsolidasi dengan pihak pemda, belum ke pihak legislatif.
