Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kerja sama antardivisi. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus memperhatikan aturan dan pembaruan produk hukum.
Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kini sedang proses 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi, Bagja berharap divisi penyelesaian sengketa bisa menghadirkan keadilan pemilu maupun pilkada.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja berharap pagelaran Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar dan aman. Untuk itu menurutnya, perlu menambah pengetahuan jajaran divisi penyelesaian sengketa lewat pembekalan dalam bimbingan teknis (bimtek). Termasuk pelatihan bersama dengan divisi penindakan dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga lebih selaras.
Yogyakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menggaungkan gerakan anti politik uang, Bawaslu menggandeng Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pemberantasan korupsi sedianya dimulai dari menangkal politik uang dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Baru menginjak usia sebelas tahun lebih, Bawaslu sudah melakukan terobosan luar biasa dalam proses demokrasi melalui pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku bangga atas apa yang digoreskan lembaga Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sejauh ini. Menurut pandangannya, dengan usia lembaga Bawaslu yang masih muda (11 Tahun), tapi punya kinerja luar biasa.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus mempunya keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang mediator. Menurutnya, dalam melakukan mediasi perkara sengketa proses pemilu atau pilkada antara KPU dan peserta pemilu atau pilkada harus punya jiwa kepemimpinan.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) masih menyelimuti pilkada maupun pemilu. Hal itu menurutnya bisa terjadi akibat tidak maksimalnya petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).
"Catatan di pemilu 2019 agar tidak terulang. Sejak awal adalah perosalan DPT. Maka Pengawasan kita (Pengawas Pemilu) harus maksimal," ungkapnya pada Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (20/9/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu sedang bergerak maju. Banyak terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak.
Dia mengungkapkan, pada November 2018, Bawaslu telah masuk dalam kategori informatif. "Artinya Bawaslu sudah sangat terbuka dalam segi informatif," kata Afif dalam penutupan Rapat Evaluasi Pelayanan Pimpinan Dalam Rangka Peningkatan Dukungan Sekretariat Dalam Fasilitasi Kebutuhan Kerja Pengawasan Pimpinan, Batam, Kamis (20/9/2019) malam.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta jajaran Bawaslu daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kepercayaan publik dalam melakukan pengawasan jelang Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dia sampaikan dalam menutup Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/9/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Membuka Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo menyinggung soal permasalahan penanganan pelanggaran yang berasal dari regulasi. Menurutnya, perlu membenahi aturan dengan norma dan pasal yang multi tafsir sehingga bisa memberikan kepastian keadilan pemilu.
Batam, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu bisa menjadi laboratorium pengawasan pemilu tingkat dunia. Pasalnya, Bawaslu merupakan produk lokal dan baru yang ada ada di Indonesia.
Terlebih menurutnya, saat ini Bawaslu telah tergabung dalam koalisi penyelenggara pemilu tingkat dunia atau yang dikenal dengan nama The Association of World Election Bodies (A-WEB).
Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Bali terus mengoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat terkait penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga pencairan.
Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan, pembahasan NPHD untuk Pilkada Serentak 2020 untuk enam kabupaten di daerahnya hingga kini tahapnya masih konsolidasi dengan pihak pemda, belum ke pihak legislatif.
Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengajak jajaran pimpinan Bawaslu di daerah untuk berani mengambil resiko melakukan improvisasi dalam kepemimpinannya.
Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Implementasi PeningkatanKapasitas SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Bali, Rabu (18/9 2019).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin memberikan masukan terkait evaluasi sistem informasi partai politik (Sipol) dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi partai politik (parpol) pada tahapan Pemilu 2019 lalu.
Afif menilai, ada beberapa masalah dalam pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi parpolpada tahapan Pemilu 2019 seperti dalam penggunaannya, laman Sipol kerap mengalami troubleshooting saat proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, pimpinan Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) berkonsultasi dengan Bawaslu pusat. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo pun mengajak Bawaslu Sumbar fokus mengawasi Pilkada 2020, meski masih ada persoalan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang masih menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu) sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dikenal UU Pilkada.
