263 PNS Bawaslu Dilantik, Abhan Minta Jaga Etos Kerja
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik sebanyak 263 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu dari seluruh provinsi se Indonesia. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah atau janji para abdi negara yang berasal dari formasi CPNS tahun 2018 atau angkatan ketiga.

Turut menyaksikan jajaran barunya dilantik Ketua Bawaslu Abhan, serta Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Mochammad Afifuddin. Dalam amanatnya, Abhan berpesan agar para abdi negara tersebut memahai beberapa hal.

Pahami UU, PKPU, dan Perbawaslu, Dewi Minta Panwascam Dapat Pelatihan Berjenjang
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mengenal peraturan dengan mendapatkan pelatihan berjenjang. Hal ini menurutnya agar Panwascam bisa mengerjakan tugas sesuai koridor dan menjaga integritas dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020.

Dewi mengatakan, kualitas penyelenggara pemilu khususnya Panwascam sangat menentukan kualitas pilkada nanti. Dia beralasan, Panwascam adalah petugas pengawas yang langsung berhadapan dengan tahapan pelaksanaan.

Bawaslu Sudah Siap Masuki Era Baru Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah siap memasuki era baru pengawasan pemilu. Secara teknis, Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemauntauan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, semua sistem informasi dan aplikasi itu adalah program modernisasi dan inovasi Bawaslu. Salah satu aplikasi terbaru, yakni aplikasi pelaporan online pengawasan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Perempuan Punya Andil Besar Awasi Pilkada, Dewi: Saatnya Bergerak Perangi Politik Uang
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakinkan, keterlibatan perempuan dalam mengawasi pilkada punya andil besar sehingga perlu diperbanyak. Salah satunya, perempuan dapat berperan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.

Politik Uang dan Isu SARA Masih Jadi Musuh pada Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, praktik politik uang dan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi. Menurutnya, dua hal tersebut masih menjadi musuh demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 karena hanya akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggaraan negara.

Minta Pengawas Jaga Integritas, Abhan Yakin Laporan ke DKPP Tak Jadi Masalah
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan ada beberapa tantangan yang akan menguji kesiapan pengawas pemilu atau pilkada. "Pengawas harus bisa menjawab tantangan dengan kinerja yang baik," katanya di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (8/2/2020).

Bawaslu akan Padukan Penyelesaian Sengketa Pilkada Antara Mediasi dan Adjudikasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Sentani, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan berbagai perbedaan penyelesaian sengketa untuk pemilu dan pilkada. Menurutnya, Bawaslu akan memperbarui prinsip penyelesaian sengketa pilkada dalam rumusan musyawarah hasil perpaduan mediasi dan adjudikasi.

Inilah Beberapa Keunggulan JDIH Bawaslu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum  - Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang telah terintegrasi JDIH Nasional punya keunggulan. Dia menjabarkan, beberapa keunggulan JDIH tersebut, yaitu dapat menampilkan sejarah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) serta keterkaitannya dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan dengan peraturan di atasnya.

Mudahkan Akses Publik, Kini JDIH Bawaslu Terintegrasi JDIH Nasional
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi memudahkan akses informasi publik, Bawaslu meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu yang terintegrasi dengan JDIH Nasional, Kamis (6/2/2019) malam. Kini, situs JDIH Bawaslu menyediakan berbagai produk hukum, termasuk putusan sengketa Bawaslu yang telah mengalami pengembangan fitur.

Uji Coba Penerapan E-Rekap KPU, Bawaslu Minta Perjelas Landasan Hukum
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memberikan catatan penting terhadap rencana penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-Rekap) KPU untuk Pilkada Tahun 2020. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, landasan hukum penerapan e-Rekap dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 harus jelas.

Dia menjelaskan, KPU harus menjabarkan secara rinci proses e-Rekap dalam Peraturan KPU (PKPU) sebagaimana amanat Pasal 111 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Perkuat Kerja Sama, KASN dan Bawaslu Akan Bentuk Satgas Pengawasan ASN
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu siap memperkuat kerja sama dengan Komisi Apatarus Sipil Negara (KASN). Salah satunya pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan dan Penindakan Netralitas ASN.

"Bawaslu dan KASN perlu monitor secara bersama-sama laporan dan tindak lanjut putusan KSAN," katanya saat menemui jajaran pimpinan KASN di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Afif: Lebih Banyak Laporan Pelanggaran Makin Banyak Pengawasan dari Masyarakat
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Mamuju, Badan Pengawas – Anggota Bawaslu M Afifuddin meminta jajaran pengawas pemilu meningkatkan kinerja sekaligus mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Berdasarkan pengalaman lalu, dia menyimpulkan, hasil laporan pelanggaran pilkada merupakan kerja pengawasan partisipatif masyarakat.

Peserta Pilkada Terlambat Lapor Dana Kampanye Bisa Diskualifikasi
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan awal Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan agar peserta dapat menyiapkan diri dalam melaporkan dana kampanye. Menurutnya, jika terlambat melewati waktu yang ditentukan, sanksinya bisa sampai diskualifikasi.

Fritz: Tingginya Pelanggaran di Sulsel Bukan Berarti Pemilunya Kacau
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menampik stigma pemilu di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dianggap kacau. Hal ini disebabkan tingginya angka pelanggaran pidana di Sulsel.

Bawaslu Siapkan Buku Modul SIPS dengan 12 Dasar Panduan
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Serpong, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan penyusunan buku modul panduan untuk menggunakan sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020. Modul ini menjadi panduan jajaran pengawas hingga tingkat kabupaten/kota.