• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu dan KPU Sepakat Pengembalian Anggaran Hibah Pilkada Tunggu Permendagri Baru

Ilustrasi foto saat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menandatangani NPHD dengan pemerintah daerah setempat/Foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, dasar pemberian anggaran dana hibah dari APBD setelah penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena itu, menurutnya, soal pengembalian anggaran menunggu Permendagri baru.

“Kami sebagai penyelenggara pemilu harus menunggu sampai adanya Permendagri dan Perppu yang mengatur soal penganggaran tersebut,” katanya dalam diskusi bersama Kode Inisiatif yang dilakukan melalui daring, Kamis, (2/4/2020).

Senada diungkapkan Anggota KPU Pramono Ubaid. Dia meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk tidak menyepakati terlebih dahulu pemotongan anggaran oleh kepala daerah. Pasalnya, Pram meyakini, hingga kini alokasi anggaran masih menggunakan UU Pilkada Nomor 10 dan diatur secara detail dalam Permendagri Nomor 54/2019 tersebut.

“Teman-teman KPU tidak boleh menyepakati soal pemotongan anggaran sebelum adanya Perppu. Entah bagaimanapun bunyinya dan detailnya (nanti) ada di Permendagri,” jelasnya.

“Sebab, sampai saat ini peraturan hukumnya masih UU yang ada sekarang dan Permendagri Nomor 54 dan belum ada Permendagri baru yang mengatur soal anggaran,” tambah Pria lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut.

Editor: Ranap THS
Fotografer: Muhtar

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu