• English
  • Bahasa Indonesia

Hingga 27 Maret, Bawaslu Telah Periksa 475 Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020

Ilustrasi Bawaslu melakukan acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA Pilkada 2018/Foto: Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Dugaan pelanggaran yang berupa temuan sebanyak 491 kasus, laporan dari masyarakat sebanyak 84 kasus. Namun dari keduanya, setelah dilakukan kajian awal, sebanyak 103 kasus dinyatakan bukan merupakan termasuk pelanggaran.

Berdasarkan jenis pelanggaran, terdapat empat jenis. Rinciannya, dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 139 kasus, pidana sebanyak dua kasus, kode etik 16 kasus, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 318 kasus.

Tentang dugaan pelanggaran administrasi, beberapa perbuatan pelanggan yang paling dilakukan baik peserta pilkada, penyelenggara maupun masyarakat, di antaranya: pengumuman seleksi penyelenggara Ad hoc (sementara) seperti calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memenuhi syarat karena berasal dari partai politik. Kemudian calon anggota PPK dan PPS telah dua periode menjabat, pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara ad hoc, adanya survei terhadap bakal calon, serta pemalsuan dokumen syarat pendaftaran.

Dalam kaitan pelanggaran pidana sebanyak dua kasus, pertama akibat menghilangkan hak seseorang menjadi pasangan calon. Hal ini melanggar aturan Pasal 180 Ayat (1) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Yang kedua terkait memalsukan daftar dukungan dari jalur perseorangan sesuai aturan Pasal 185 A Ayat (1) UU Pilkada 10/2016.

Selanjutnya, tren pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada bentuknya seperti Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) menjadi pengurus parpol, Panwascam memberikan dukungan kepada bakal paslon, KPU Kabupaten/Kota meloloskan PPS yang menjadi pengurus parpol, KPU Kabupaten/Kota tak profesional dalam pembentukan PPK dan PPS.

Terakhir pelanggaran hukum lainnya didominasi oleh pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa di antaranya seperti ASN memberikan dukungan melalui media sosial, ASN melakukan pendekatakan atau mendaftarkan diri pada salah satu bakal paslon, ASN menyosialisasikan bakal paslon melalui alat peraga kampanye (APK), dan ASN yang menghadiri kegiatan silaturahmi yang dianggap menguntungkan bakal paslon.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu