Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU dan DKPP menyetujui rancangan dua peraturan Bawaslu (perbawaslu), yakni Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Perbawaslu Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Persetujuan kedua rancangan perbawaslu dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang beragendakan konsultasi di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.

Kota Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial (medsos). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan hasil analisis potensi kerawanan kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.

Dia melanjutkan, potensi kerawanan kedua, yakni kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong sebanyak 30 persen dan kerawanan ketiga yakni kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sebanyak 20 persen.

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan mahasiswa untuk tidak memilih (golput) pada Pemilu 2024. Sebab, menurutnya satu suara dalam pesta demokrasi sangat penting dan dibutuhkan oleh peserta pemilu.

“Mahasiwa harus menggunakan hak suaranya dengan baik. Datang ke TPS tepat waktu. Pilih peserta pemilu yang sesuai dengan pilihan masing-masing,” ungkapnya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Selasa (31/10/2023).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Bawaslu Provinsi mempersiapkan adanya permohonan sengketa menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 3 November 2023. Menurut dia, jajajran Bawaslu perlu mempersiapkan sarana dan prasarana persidangan dan menyamakan pemahaman yang sama mengenai ketentuan hukum.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa peningkatan kompetensi jajaran Bawaslu Provinsi di Indonesia penting untuk dilakukan. Meski diakuinya banyak anggota Bawaslu Provinsi yang terpilih saat ini merupakan orang yang berpengalaman di bidang kepemiluan, namun belum tentu situasi Pemilu 2024 sama seperti yang sudah mereka jalani.

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup rangkaian penguatan lembaga dalam rangka penguatan kompetensi kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu (29/10/2023). Ia mengatakan Anggota Bawaslu dituntut untuk dapat melakukan pembagian waktu dengan efisien serta merespons dengan cepat terhadap pelanggaran dan masalah yang muncul.

"Dengan padatnya jadwal tahapan pemilu, pimpinan Bawaslu seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat, " kata Bagja.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan bahwa perbedaan pilihan dan sikap dalam pemilu adalah hal yang lumrah. Namun, diharapkan perbedaan itu tidak memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Sebab, pada dasarnya tujuan pemilu adalah mencapai masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyerukan untuk mahasiswa agar dapat terus menjadi agen pengawasan dalam Pemilu 2024 saat ini. Dia melihat salah satu caranya dengan ikut memantau dan mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

Menurutnya jiwa muda yang sedang aktif-aktifnya perlu disalurkan ke arah yang positif salah satunya ikut mewujudkan Pemilu yang bersih, menutup kesempatan bagi pelaku melakukan kecurangan. Sebab Herwyn mengingatkan pelanggaran bisa terjadi bukan sekedar karena ada niat tapi juga kesempatan.

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu LN bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan anggarannya. Menurutnya, Anggaran yang didapatkan Panwas LN berasal dari negara, untuk itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

"Karena dana ini dari negara dan dari rakyat, tentu dana ini harus dapat di pertanggungjawabkan," ujarnya, di Bali, Sabtu (28/10/2023).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memandang perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para aktivis Pemuda yang ada di Bali terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Bagi dia, keterlibatan aktifis sebagai 'agent of social control' sangat penting untuk menyukseskan hajatan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Formulir Model A (Form A) menjadi barang yang sangat amat penting bagi jajaran pengawas pemilu, karena di dalamnya bukan hanya data hasil pengawasan. Tetapi juga dapat sebagai bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan manfaat dari netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu. Dia juga menyebutkan, adanya kendala dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN, khususnya dalam rekomendasi hasil penanganan oleh Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn mengungkapkan butuhnya peran serta masyarakat menjadi pengawas pemilu partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam mencegah dan menangkal pelanggaran pemilu. Menurutnya, peran masyarakat sangat strategis karena akan kesulitan bagi Bawaslu untuk mengawasi pemilu tanpa peran serta masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu mendorong Pemilu 2024 lebih responsif dan inklusif gender. Untuk saat ini, kata dia, telah ada kemajuan terkait keterwakilan perempuan, misalnya secara regulasi.

"Meskipun, sama-sama menyadari masih ada gap (celah) antara sesuatu yang tertulis dengan kenyataan atau realitanya," katanya dalam diskusi secara dari dengan tema Perempuan dalam Percaturan Politik Indonesia: Posisi dan Negosiasi Agenda Kepentingan, Jumat (27/10/2023).