Berita

Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Bawaslu perlu mengawal sumber daya politik dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

Dalam hal ini Bagja menyatakan konsep sumber daya politik merujuk kepada pihak yang akan diawasi dalam kompetisi Pilkada Serentak 2024. Sumber daya politik ini akan jadi representasi partai politik (parpol) dengan kompleksitas gagasan dan program yang akan disampaikan ke masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang mempersiapkan data rekam jejak dan profil pengawas pemilu seluruh Indonesia. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, data ini sebagai potret pengawasan pemilu sekaligus pertanggungjawaban kelembagaan, kinerja, dan upaya melakukan pembinaan.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian. Pasalnya, lantaran daftar pemilih tetap (dpt) yang bermasalah, Pemilihan Bupati Nabire 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dia bercerita dpt Nabire kala itu sekitar 160ribuan. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan PSU dan mengulang dari proses pemutakhiran data pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran kode etik yang merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya kesamaan cara pandang pencegahan pelanggaran kode etik.

Lolly menjelaskan upaya pencegahan tidak akan kuat jika DKPP dibantu penyelenggara pemilu memastikan seluruh jajarannya punya kesadaran menjaga etika penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi niatan perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama) antara undang-undang (UU) pemilu dan pemilihan (pilkada). Sebagai bagian penyelenggara pemilu yang menjadi pelaksana amanah undang-undang, menurutnya, perlu ada ada perbaikan regulasi ke depannya dalam memberikan kepastian hukum.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn J.H Malonda mengatakan Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus paham tentang menjaga integritas pengawas pemilu dan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memahami dan mengimplementasi regulasi dengan baik dan tepat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Karawang pelajari Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu. Sebab, pemahaman terhadap regulasi menjadi senjata utama pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ikuti aturan yang berlaku bagi ASN, karena tiap tahun PPPK akan dievaluasi kinerjanya,” kata Bagja di Bogor, Kamis (23/5/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 disetujui oleh Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persetujuan ini tertuang dalam hasil kesimpulan forum rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (22/5/2024).

"Menyetujui rancangan Perbawaslu Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan catatan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II, KPU, DKPP, dan Kemendagri," cetus pimpinan rapat Junimart Girsang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah janji 1.880 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023. Dia meminta para terlantik untuk menjaga integritasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2024.

Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan. Dia mengatakan seluruh pengawas pemilu telah diinstruksikan melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan penyusunan bahan maupun pemutakhiran data pemilih.

Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten kota untuk merangkul awak media. Pasalnya, media sangat penting bagi Bawaslu dalam melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat.
 
“Kami di Bawaslu selalu membuka ruang untuk berkomunikasi, berkoordinasi menerima berbagai input dari media, baik yang sifatnya masukan,bahkan kritikan,” kata Lolly dalam Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak 2024, di Provinsi Maluku, Sabtu, (18/5/2024).
 

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal. Seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya praktik kecurangan pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan penggantian antarwaktu (PAW) Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Dalam pidatonya, Bagja berpesan agar para terlantik bersiap menyambut Pemilihan Serentak 2024. Utamanya, Anggota terlantik tersebut melakukan koordinasi dengan jajarannya dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan beberapa poin masukan terhadap Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Pemerintah, Rabu (15/5/2024).

Beberapa masukan yang disampaikan Bawaslu, antara lain, dalam Pasal 1 angka 15 RPKPU tidak dibedakan penyebutan panitia pengawas pemilu desa/kelurahan, belum diubah menjadi pengawas pemilu desa/kelurahan.