Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan Bawaslu memiliki Posko Aduan Kawal Hak Pilih. Masyarakat, jelas dia, bisa mengadu ke Bawaslu masing-masing domisili jika belum terdaftar menjadi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.

“Bawaslu memiliki posko aduan terkait daftar pemilih, jika masyarakat yang belum terdaftar dapat melaporkan ke posko aduan di Bawaslu daerahnya masing-masing,” ungkap Puadi setelah dilakukan pencoklitan di kediamannya, Jakarta Barat, Jumat (5/7/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Bawaslu daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi ke publik. Pasalnya, kata dia, Bawaslu sebagai salah satu badan publik harus memberikan layanan informasi khususnya terkait pengawasan atau kepemiluan di masyarakat.

Dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik, harapannya kata dia, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terpercaya.

Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif di Papua Barat untuk aktif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan 2024. Menurut dia, hal ini merupakan upaya konkret pengawas partisipatif serta masyarakat lain dalam menjaga hak pilih Pemilihan 2024.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu daerah dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan menyampaikan laporannya ke Bawaslu. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah memahami regulasi yang ada baik UU-nya, Perbawaslunya, danlainsebagainya.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota di Aceh untuk segera melakukan rekrutmen pengawas adhoc. Hal ini disebabkan tahapan pemilihan yang sudah berjalan serta untuk efektifkan pengawasan tahapan.

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan potensi permasalahan hukum berkenaan persyaratan calon menjelang Pemilihan 2024. Menurutnya, permasalahan yang pernah terjadi di Pemilu 2024 masih bisa terulang di Pemilihan 2024.

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi jajaran Bawaslu provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemilu 2024 dengan sukses. Sebab, kata dia, pada Pemilu 2024 provinsi Bali tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Dia mengatakan suskses di Pemilu 2024 menjadi modal pengawasan di Pemilihan 2024. Menurutnya, sukses penyelenggaran pengawasan Pemilu 2024 harus dibarengi dengan sukses tata kelola anggarannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan kiat Bawaslu dalam mewujudkan pengawas pemilu yang ramah perempuan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu di periode 2017-2023 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan kegaduhan di dunia maya maupun di tengah kehidupan masyarakat seluruh Indonesia.

"Semoga tidak ada politik uang, sara, hoaks dan ujaran kebencian," tuturnya dalam kegiatan Sosialisasi Peluncuran Pilkada 2024 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu malam, (30/6/2024).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan penyelesaikan sengketa proses di Pemilihan 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024. Sebab ada yang berbeda dalam menyelesaikannya contohnya proses mediasi.

Dia mengatakan pada Pemilu ada mediasi dan ajudikasi sedangkan Pemilihan akan memakai mediasi musyawarah yang penanganannya juga berbeda. Maka dia meminta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lebih berwawasan dalam hal ini.

Batanghari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi beserta jajaran Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dan 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari. Kehadiran Bawaslu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan terdapat tiga orang yang memilih di dua tempat atau pemilih ganda saat pemungutan suara Pemilu 2024.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS. Pasalnya, petugas pantarlih yang melakukan coklit ke rumah warga memastikan data daftar pemilih dengan mengecek kelengkapan dokumen kependudukan.

Hal tersebut menurutnya, guna memastikan data warga terkonfirmasi menjadi salah satu daftar pemilih, serta untuk mengetahui letak TPS tempat pemilihan.

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi melekat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. TPS 15 dilakukan PSU karena pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024 terjadi pelanggaran pidana pemilu, di mana ada peristiwa surat suara dicoblos berkali-kali oleh seorang kepala desa.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat Jambi untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Pengawasan partisipatif sangat penting demi memajukan demokrasi yang berkualitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2024," ungkap Anggota Bawaslu Puadi dalam Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu di Provinsi Jambi. Jumat malam (28/6/2024).

Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024. Pasalnya, data pemilih tersebut akan digunakan saat pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.