Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sebanyak 341 dugaan pelanggaran konten internet. Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan dari 341 konten ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran terbanyak yaitu sebanyak 326 atau 96 persen.

"Untuk jenis dugaan pelanggaran berita bohong memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 5 atau sekitar satu persen," katanya saat menjadit narasumber talkshow Ada Apa Dengan Digital, Menuju Pemilu Damai 2024, di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan potensi kerawanan dalam penggunaan printer dan scanner sebagai alat bantu rekapitulasi suara. Menurutnya, banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan alat tersebut dalam melakukan rekapitulasi suara.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tujuh hari pungut hitung, Anggota Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan bentuk ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak pada tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Bali, Selasa (6/1/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu memiliki komitmen untuk menindak segala jenis pelanggaran kampanye yang masuk ranah hukum pemilu. Hal itu disampaikan Bagja saat Bawaslu menerima Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Komitmen Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelangaran pemilu, ungkap, Bagja, dapat dilihat dari hasil pengawasan Bawaslu. Di mana Bawaslu telah menerima 124 laporan dan 77 temuan, dengan 55 temuan tersebut telah Bawaslu register.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan dalam persidangan uji materi beberapa pasal terkait kampanye dalam UU 7/2017. Bagja menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dilandaskan pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh ketua Bawaslu di Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menyatakan mengenai kepengurusan atau keanggotaan dalam partai politik.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.

“Pastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali melakukan rakor (rapat koordinasi) tentang penertiban APK dalam waktu dekat sebelum masa tenang,” ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rakornas Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Bali. Senin (5/1/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa permasalahan dalam pemilihan umum melalui kotak suara keliling (KSK) di luar negeri (LN). Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Konferensi Pers Bersama antara Bawaslu KPU, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (5/2/2024).

Dari segi logistik dan manajemen kata Herwyn, menjadi permasalahan yang kompleks, termasuk pengaturan distribusi kotak suara, pengawasan, dan keamanan.

"Seperti di Dubai, belum semua tempat pelaksanaan pemungutan suara KSK ditentukan," kata Herwyn.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dua Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.

Salah satu strategi Bawaslu dalam pengawasan hari tenang ungkap Bagja yaitu penertiban alat peraga kampanye (APK). Terkait itu Bagja menjelaskan, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan jauh-jauh hari untuk bekerja sama melakukan penertiban.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk mewaspadai kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dia merefleksikan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, yang mungkin bisa terjadi di Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar kontestasi berjalan secara berintegritas dan bermartabat. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka kegiatan Bawaslu on Car Free Day di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan memberikan sanksi kepada jajaran pengawas yang melanggar integritas. Terutama kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pasalnya, pelanggaran tersebut tidak bisa ditolerir dan dianggap sebagai pelanggaran berat.

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiyah (PTMA) melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) tentang Partisipasi masyarakat dalam.penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan banyak hal yang bisa diawasi menjelang masa tenang dan pemungutan Pemilu 2024.