Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan, pentingnya parameter penyusunan laporan komprehensif hasil pengawasan Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, laporan komprehensi itu harus memiliki validitas data yang terkonfirmasi. Lalu, pengayaan teknis penyajian yang dia minta disajikan secara menarik.
"Juga ketajaman diskripsi laporan, baik teknis maupun subtansinya," katanya saat menutup acara Penyusunan Draft Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Serentak 2019 di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Baca juga: Bawaslu Sanggah Dalil Catatan Pos dalam Penghitungan PSU di Kuala Lumpur
Dia mengungkapkan, perlunya analisa mendalam untuk mengukur teknis dan subtansi laporan hasil pengawasan pemilu. Analisis tersebut, lanjutnya, meningkatkan kualitas laporan yang akan disajikan dan dilaporkan kepada publik.
Meskipun waktu yang diberikan untuk menyusun laporan komprehensif hanya satu bulan, Bagja berharap, bisa selesai dengan baik. Sebab, dirinya meyakinkan tak bisa menambah waktu lantaran sudah agenda lain terkait persiapan Pilkada Serentak 2020. "Kita (Bawaslu) harapkan laporan selesai. Agar kita serahkan ke Komisi II DPR dan presiden," tuturnya.
Selain itu, Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat provinsi untuk menyusun daftar dan analisis putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP). Catatan atas putusan DKPP ini baginya sebagai bagian dari laporan internal Bawaslu sekaligus bagian pembinaan terhadap Bawaslu tingkat kabupaten dan kota. "Jangan merajuk karena diperingati DKPP. Tapi kita (Bawaslu) harus menyiapkan program ansitispasi dan pembinaan," terangnya.
Baca juga: Bawaslu Kota Jayapura Beberkan Rekapitulasi Suara Tak Berjalan Baik
Kepala Bagian SDM dan TUP Bawaslu Hotma Maya Marbun menambahkan, bagian SDM Bawaslu mengkoordinir setiap bagian dalam menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu Serentak 2019. Diskusi ini dia akui guna menambah pengetahuan dalam penyusunan formula laporan komprehensif dan menyeluruh.
Bahkan Hotma mengakui, ada pembentukan tim penilaian menyikapi laporan komprehensif dari Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. "Diharapkan, penilaian ini membantu Bawaslu menyusun laporan berkualitas. Tidak hanya memenuhi kewajiban untuk melaporkan kegiatan saja. Laporan ini bisa disajikan kepada publik yang vailidtas datanya terpercaya," pungkasnya.
Editor: Ranap Tumpal HS
Fotografer: Andrian Habibi
 |
 |
Webmail
