• English
  • Bahasa Indonesia

Saksi Tak Keberatan, Bawaslu Basel Tak Buat Rekomendasi

Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Erik (batik hitam) menjelaskan duduk perkara caleg DPRD Bangka Selatan Dapil IV Partai demokrat di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa 30 Juli 2019/Foto: Hendi Purnawan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Erik membeberkan, alasan tidak keluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara di Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rima, Basel. Permintaan buka kotak suara tersebut diajukan calon legislatif (caleg) DPRD Bangka Selatan daerah pemilihan IV dari Partai demokrat bernama Sopli. Alasannya, dia menduga ada kecurangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara miliknya.

Erik bercerita, awal mula menangani permasalahan Sopli. Bermula Sopli mendatangi kantor Bawaslu Basel setelah pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 21 April. Dirinya bermaksud untuk menyandingkan data C1 salinan miliknya dengan data C1 Bawaslu Basel.

Kedua pihak lalu menyandingkan data di TPS 02 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, Basel. Di TPS tersebut perolehan suara Demokrat sebanyak 66 suara. Dengan uraian 7 suara untuk partai, 56 untuk caleg nomor urut 1 Hendri dan 3 suara caleg nomor 2 atas nama Sopli.

Namun, menurutnya proses penyandingan data tidak berjalan mulus akibat terdapat perbedaan data dari dua dokumen C1 yang dimiliki Sopli.

"Dokumen pertama tertulis jelas angka 56 dengan total suara 66. Sedangkan dokumen kedua tulisan angka 5 tidak jelas, totalnya sama 66," katanya dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg di Mahkamah Konstitusi, Selasa (30/7/2019).

Erik yang menjabat Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Bawaslu Basel ini melanjutkan, untuk data di TPS 06 09 Desa Permis sama dengan yang dimiliki panwas.

Akan tetapi, sebelum pleno tingkat kabupaten/kota, pada 2 Mei 2019, Sopli didampingi kuasa hukumnya datang kembali untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana pemilu penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Simpang Rimba.

Erik menjelaskan, tetelah menerima laporan, Bawaslu Basel melakukan kajian awal. Namun, berdasaran Perbawaslu 7/2018, laporan Sopli telah melewati batas waktu maksimal 7 hari paska pleno PPK. Maka laporan tidak bisa ditindaklajuti.

Dikatakan Erik, saat pleno tingkat kabupaten/kota pada 4 Mei 2019, saksi demokrat yang hadir hanya mengajukan pertanyaan terkait persoalan yang terjadi di TPS 02 06 09. Tapi saksi tersebut tidak menyampaikan keberatan. Sehingga jajaran panwas tidak mengeluarkan rekomendasi.

"Maka Bawaslu Basel tidak keluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara yang di TPS 02 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba, juga TPS 06 dan TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba," ungkapnya.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020
BAWASLU Memanggil - Rekrutmen PANWASCAM Pilkada 2020

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu