Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2019 mendapat apresiasi Asian Network for Free Elections (ANFREL). Atas kerja baik itu, Bawaslu akan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan kepemiluan hingga ke Asia Tenggara.

"Kami mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2019. Untuk itu juga, perlu ada penyebaran pengalaman Bawaslu kepada pemangku kepentingan kepemiliuan di Asia," ujar Excecutive Director ANFREL Chandanie Watawal pada audiens Bawaslu dengan ANFREL di Bawaslu, Selasa (16/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan keterangan terkait laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan pemilih sehingga menimbulkan kerugian jumlah suara oleh pemohon yaitu pihak PKS. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf yang didampingi Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dalam sidang Perselisihan Hasil Peimlihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti gugatan pemohon terkait adanya selisih suara dalam penghitungan suara ulang (PSU) yang terjadi di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Lampung.

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan pemohon caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meyakini perolehan suaranya berkurang di TPS 2 Kelurahan Margaorejo karena adanya pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melaporkan KPU Kabupaten Rote Ndao ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, 15 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) tak dilaksanakan KPU setempat. Hanya satu PSU saja yang digelar KPU Rote Ndao.

"Secara bertahap Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menyampaikan rekomendasi PSU kepada KPU," ungkap Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Melpi Marpaung usai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu meski pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 lewat KPU. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, pengawasan pemilu membangun kecerdasan politik sekaligus turut aktif melakukan pemantauan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Jawa Timur (Jatim) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin mengatakan, pihaknya mencabut data rekapitulasi untuk Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), di mana terjadi perbaikan data rekapitulasi yang berbeda antara DB1-DPRD Provinsi di Kota Ternate dan DA1 DPRD-Provinsi untuk Kabupaten Halbar.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, uang yang dipakai penyelenggara pemilu adalah uang rakyat. Dia mengatakan, uang dari pembayaran pajak itulah yang digunakan dalam program kerja-kerja Bawaslu sehingga perlu dipertanggungjawabkan.

"Dari pajak yang kecil, sampai yang besar uang Bawaslu berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan," katanya saat menutup acara Sosialisasi ldentifikasi Temuan BPK dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Batam, Minggu (15/7/2019) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Papua menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekitar 1.200 alat bukti telah diserahkan ke panitera MK pada 12 Juli 2019 guna menghadapi 20 aduan sengketa peserta pileg.

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, Bawaslu perlu mempersiapkan laporan keuangan yang baik agar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima dan keenam sekaligus.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Jawa Barat (Jabar) telah melakukan penyelesaian sengketa proses adminitrasi pemilihan legislatif (pileg) di Kota Sukabumi. Sekaligus juga telah melakukan penyandingan data di Kabupaten Kuningan. Demikian keterangan Bawaslu Jabar dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia menjelaskan, hasil pengawasan jajarannya dalam pileg di Kota Sukabumi terkait pengambilan formulir C1 sebagai alat bukti dalam sidang pileg.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jawa Barat (Jabar) menyampaikan keterangan dalam agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Bekasi, di Ruang Sidang Panel 3, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kewajiban Bawaslu hingga tingkat daerah mengelola keuangan Negara dengan baik. Dia meminta, pimpinan dan staf Bawaslu harus mengusahakan pengelolaan keuangan tertib hukum, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sangat penting merumuskan hasil-hasil pengawasan dan rekomendasi di dalam laporan akhir hasil pengawasan Pemilu 2019. Saran perbaikan dan rekomendasi dari sebuah laporan akhir hasil pengawasan pemilu menurutnya jadi rujukan perbaikan pemilu ke depan.

"Rekomendasi ini adalah rujukan untuk perbaikan pemilu kedepan," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 di Gorontalo, Minggu (14/7/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyiapkan berkas bukti dokumen untuk pembuatan keterangan, Bawaslu Jambi harus lembur dan kesulitan akses infrastruktur dari daerah. Salah satunya, saat mengumpulkan bukti dari Kabupaten Kerinci.