• English
  • Bahasa Indonesia

Dewi: Bawaslu Perlu Lakukan Riset Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, (8/10/2019), di Lombok, Nusa Tenggara Barat/Foto : Bhakti Satrio

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam aturan tersebut, Dewi melihat masih banyak batasan dan larangan yang masih perlu diperhitungkan salah satunya saat Bawaslu melakukan pengawasan dalam kampanye. "Ini terlalu banyak batasan dan larangannya,” serunya saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, (8/10/2019), di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Dewi: Pengawasan Pemilu Bagian Penegakan Kedaulatan Rakyat

“Habis energi kita dalam melakukan pengawasan. Kita harus kaji ini sehingga ke depan kerja pengawasan akan semakin mudah dan penanganan pelanggaran akan fokus hal penting berkaitan suara rakyat yang mengandung kejujuran dalam proses pemilu," tambah Dewi.

Selain itu, dia juga menyoroti soal waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu. Dirinya mengkritisi waktu penanganan yang diberikan kepada Bawaslu begitu singkat. Mengutip pendapat pakar pidana dari Universitas Indonesia Topo Santoso, Dewi mengatakan, tidak boleh ada batasan dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana. Alasannya, proses pembuktian memerlukan waktu yang tidak singkat.

"Untuk menyatakan bersalah atau tidak kan harus dibuktikan secara benar-benar dan butuh waktu yang tidak sedikit,"ucap wanita kelahiran Palu ini.

Di sisi lain, Dewi menjelaskan bahwa pemilu adalah perhelatan yang berbatas waktu. Sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang tata cara waktu penanganan pelanggaran pidana pada pemilu. “Jika tidak batasi tentu akan ada ketidakpastian,”tuturnya.

Baca juga: Lewat Penanganan Pelanggaran Pemilu Dewi Kenalkan Bawaslu ke Dunia

Dewi menyebutkan, adanya pengkajian yang mendalam terhadap penanganan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini, baginya sebagai persiapan apabila Bawaslu menjadi laboratorium pemilu dalam tingkat nasional maupun dunia di masa mendatang.

"Kalau kita mempelajari bagaimana pelaksanaan pemilu di dunia, tidak ada yang namanya lembaga seperti Bawaslu. Hanya ada di Indonesia yang kita cintai," ungkap Dewi.

Editor: Reyn Gloria

Fotografer: Bhakti Satrio

 

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu