Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (8/8/2019).
Baca juga: Bawaslu Papua Barat Ungkap KPU Maybrat Keluarkan Dua Formulir DB1
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Sulawesi Utara (Sulut) Supriyadi Pangellu mengapresiasi amar putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, seluruh putusan mempertimbangkan keterangan yang diberikan Bawaslu Sulut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Purnomo Satriyo Pringgodigdo merasa bangga keterangan Bawaslu kabupaten/kota se-Jatim dijadikan pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu daerah harus dituangkan dalam bentuk buku.
“Sebaik-baik laporan akhir kinerja sebuah lembaga dituangkan atau ditulis dalam sebuah buku. Dan Bawaslu daerah harus melakukan hal tersebut,”katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Pemilu 2019 di Serang, Banten, Rabu (7/8/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadiri putusan sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi penyelenggara pemilu tingkat daerah, baik KPU maupun Bawaslu. Menurutnya, mereka sudah bekerja apik dalam menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) Junaidi mengatakan, dua hal yang harus dilakukan setelah sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia mengungkapkan, hal pertama yakni harus menerima putusan. Kedua, lanjutnya, Bawaslu harus menindaklanjuti putusan PHPU Pileg 2019 ini dengan program evaluasi. "Semua harus menerima putusan MK. Lalu, kita memasuki tahapan evaluasi Pemilu 2019," katanya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (kordiv) Hukum Data dan Informasi Bawaslu Gorontalo Idris Usuli mengaku, pihaknya menyiapkan penguatan kapasitas bagian hukum dalam menyusun dokumen sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Hal ini sekaligus menjadi bekal dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Fajar Saka mengatakan, proses hingga putusan dang sidang sengekta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemiihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memenuhi rasa keadilan.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Berbekal pengalaman tiga pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015, 2017, dan 2018 ditambah Pemilu 2019, Bawaslu bakal menyoroti pengawasan kampanye di media sosial (medsos) menjelang Pilkada Serentak 2020. Hal ini dikarenakan jangkauan pengawasan Bawaslu terhadap medsos dalam tahapan kampanye lalu masih sulit dilakukan.
Baca juga: KASN Sanjung Bawaslu Tangani Pelanggaran Netralitas ASN
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, sesuai tagline ‘Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu’, maka kinerja Bawaslu demi memberikan keadilan. Menurutnya, memang ada yang merasa kecewa dengan putusan penanganan pelanggaran administrasi tapi untuk pihak yang diuntungkan tentu akan menerima dengan senang hati.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Nuraida Mokhsen, Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu atas kontribusi dalam penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik "Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Demokrasi Prosedural", Selasa (6/8/2019) di Gedung Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketegasan dan transparansi dalam memutus perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Menurutnya, MK sudah memberikan kesempatan luas untuk pihak termohon, pemohon, pihak terkait, saksi hingga Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Begitu pula dengan pengajuan bukti dan dokumen pendukung persidangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -Koordinator Hukum Bawaslu Riau Amirudin Sijaya mengatakan, proses hingga putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pembelajaran dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di daerah dalam menjaga netralitas ASN. Selain itu, dirinya pun menyoroti keberadaan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang dirasa belum efektif.
Baca juga: Bawaslu Tangani Ribuan Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, setiap pemilu seharusnya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam semangat persatuan, bukan menjadi memecah belah persatuan bangsa.
Pernyataan Abhan tersebut didasari oleh fenomena berbagai aksi demonstrasi berlabel agama, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleran hingga kejahatan terorisme. Ancaman disintegrasi bangsa menurutnya menjadi nyata dan tidak dapat dipandang sebelah mata karena bisa berdampak luas menjadi pembelahan dalam masyarakat.
