Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020. Kajian ini menjabarkan kendala dan tantangan yang bakal dihadapi para pengawas pilkada di daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menguatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan demi meningkatkan pengawasan dana kampanye dan sumbangan dana partai politik untuk peserta calon Pilkada Serentak 2020.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan perlu dilakukan penguatan kerja sama antara Bawaslu dan PPATK dalam mengawasi dana peserta Pilkada 2020.
Semarang - Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019. Anggota Bawaslu Jateng Rofiuddin mengungkapkan, Bawaslu Jateng telah menerima permohonan informasi sebanyak 76 pemohon selama satu tahun penuh.
"Dari jumlah itu, permohonan informasi terbanyak ada pada Bulan April 2019, yakni 18 permohonan. Kemungkinan hal itu karena Bulan April adalah pelaksanaan pemilu serentak 2019," ucapnya di Semarang Jawa Tengah, Rabu (12/2/2020).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berkeyakinan Bawaslu mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima tahun anggaran 2019 terkait tata kelola laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, Bawaslu sedang merumuskan pelatihan deteksi dini dalam mencegah pelanggaran pilkada maupun pemilu. Pencegahan mahar politik menurutnya perlu dilakukan dengan dibantu masyarakat yang pula bisa melaporkan pelanggaran menggunakan aplikasi Gowaslu.
Afif menegaskan, ada tiga titik krusial yang tidak terpisahkan, yaitu: calon, penyelenggara, dan masyarakat.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, kepala daerah petahana tidak bisa melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya, saat ini hanya bisa mengisi jabatan yang kosong, bila tidak maka akan ada sanksi menanti.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 memaksimalkani teknologi informasi dan cara mediasi menghasilkan mufakat. Penggunaan aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) menurutnya dapat menambah kepercayaan publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan akan menaikkan standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu, agar tidak membebani organisasi. Hal ini diutarakannya usai melantik 27 pejabat administrator di Jakarta hari ini.
Gunawan ingin seluruh pejabat yang dilantik menjadi Kepala Bagian di beberapa provinsi seluruh Indonesia ini, tidak asal pindah saja. Melainkan dia ingin ada pendalaman dalam proses menuju posisi tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Supandi menegaskan, hanya empat jenis perkara pilkada atau pemilu yang diterima dan ditangani oleh MA. Selain itu menurutnya diselesaikan Bawaslu.Hal tersebut disampaikannya saat menggelar audiensi bersama Bawaslu di Ruang Pleno MA, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan, tidak akan memberi kompensasi jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat persoalan netralitas. Hal tersebut dia katakan saat pelantikan dan pengambilan sumah calon PNS menjadi PNS Bawaslu angkatan ketiga tahun ajaran 2018.
“Seluruhnya wajib netral. Jaga netralitas Anda semua sebagai penyelenggara pemilu. Kalau terduga intrik politik, saya tidak segan berikan sanksi,” ucapnya di pelataran Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (10/2/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik sebanyak 263 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu dari seluruh provinsi se Indonesia. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah atau janji para abdi negara yang berasal dari formasi CPNS tahun 2018 atau angkatan ketiga.
Turut menyaksikan jajaran barunya dilantik Ketua Bawaslu Abhan, serta Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dan Mochammad Afifuddin. Dalam amanatnya, Abhan berpesan agar para abdi negara tersebut memahai beberapa hal.
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah untuk mengenal peraturan dengan mendapatkan pelatihan berjenjang. Hal ini menurutnya agar Panwascam bisa mengerjakan tugas sesuai koridor dan menjaga integritas dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020.
Dewi mengatakan, kualitas penyelenggara pemilu khususnya Panwascam sangat menentukan kualitas pilkada nanti. Dia beralasan, Panwascam adalah petugas pengawas yang langsung berhadapan dengan tahapan pelaksanaan.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah siap memasuki era baru pengawasan pemilu. Secara teknis, Bawaslu sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang memudahkan kerja-kerja organisasi sekretariat, pengawasan, pelaporan, pemauntauan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, semua sistem informasi dan aplikasi itu adalah program modernisasi dan inovasi Bawaslu. Salah satu aplikasi terbaru, yakni aplikasi pelaporan online pengawasan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakinkan, keterlibatan perempuan dalam mengawasi pilkada punya andil besar sehingga perlu diperbanyak. Salah satunya, perempuan dapat berperan membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang.
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, praktik politik uang dan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) masih menjadi dua hal yang menghambat kualitas demokrasi. Menurutnya, dua hal tersebut masih menjadi musuh demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 karena hanya akan menciptakan rantai korupsi di dalam penyelenggaraan negara.
