Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melihat masa pandemik covid-19 membuat pendidikan pemilih dalam kepemiluan sedikit terhambat. Sebab menurutnya, sosialisasi yang biasanya dilakukan tatap muka sekarang terbatas karena adanya pembatasan jarak sosial.
Dia menjelaskan, hal tersebut membuat Bawaslu menggandeng berbagai pihak baik dari akademisi, lembaga, serta aktivis kepemiluan untuk bersama-sama mencari cara merangkul kelompok marginal seperti masyarakat perdesaan yang belum tersentuh teknologi. "Juga kaum difabel agar dapat menerima informasi terkait pendidikan pemilih dan partisipasi politik," katanya dalam Diskusi Daring Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Politik di Era Digital, Minggu (19/4/2020).
"Banyak sosialisasi yang mau tidak mau menggunakan teknologi. Tidak semua kalangan juga bisa tersentuh, karena keluhannya seperti kesulitan sinyal memang perlu pengembangan inovasi," tambah dia.
Afif melihat saat ini masyarakat seperti 'dipaksa' untuk meningkatkan kapasitas berbasis digital, sehingga penyelenggara pemilihan pun dituntut untuk memberikan inovasi dalam menyosialisasikan tentang pendidikan pemilih. Maka dari itu, dirinya berharap, persiapan bisa segera tersusun agar menyentuh berbagai kalangan masyarakat.
"Mendadak situasi seperti ini akhirnya kita dipaksa lebih cepat berlari untuk menyesuaikan. Gerakan kebersamaan baik sipil, penyelenggara, harus tetap menyatu," harapnya.
Merespon hal tersebut Dosen Fisip UI Sri Budi Eko Wardani menyampaikan, berdasarkan data yang dimilikinya baru sekitar 53 persen pengguna internet di Indonesia. Hal ini secara konvensional membuat dia yakin, kalau akan ada pihak-pihak yang terpinggirkan karena minimnya keterjangkauan pendidikan dan informasi politik melalui digital.
"Saya harap ini bisa Bawaslu bisa memikirkan bentuk atau cara mengawasi dalam situasi ini. Sebab hal ini rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu," tutur Wardani.
Dia menambahkan, Bawaslu perlu terus melakukan fungsinya agar bisa menerobos dan berkenalan dengan tantangan yang tak terpikirkan. Kader-kader pengawasan partisipatif menurutnya perlu dikenalkan tentang geopolitik atau peta wilayah penyebaran yang rentan untuk diawasi.
Selain itu, Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby menyatakan, partisipasi bisa tetap meningkat jikalau pendidikan pemilih bisa efektif. Maka dalam kondisi pandemik ini, dia berharap, sosialisasi terkait pendidikan pemilihan dari berbagai pihak perlu dilakukan dengan solid.
"Kita punya lembaga pemantau juga lembaga keagamaan. Ini harus solid dalam membangun pendidikan pemilihan. Perlu memperkaya konten yang mudah dipahami pemilih," jelas Alwan.
Menurutnya, walau masa pandemik masih berlangsung pendidikan pemilih tidak boleh dihentikan. Bagi dia, kreativitas era digital menjadi penting untuk menyuarakan pendidikan politik. Alwan melihat semua sedang tertuju musibah covid-19. Kareana itu, dia menyarakan, pendidikan politik harus tetap digaungkan agar tidak tenggelam pamornya.
"Harus punya skema yang sederhana, misalnya kampanye bukan tatap muka lagi, tetapi melalui beberapa medi. Ini penting disuarakan karena tantangan tren sudah bergeser," pungkasnya.
Alwan melihat butuh metodologi yang bisa menyasar ke seluruh kalangan, termasuk perdesaan. Misalnya lanjut dia, jika daerah tidak berbasis digital bisa dilakukan upaya mencetak buletin dan disebar melalui pos sehingga pendidikan pemilih dapat terus berlangsung.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
