• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Imbau Petahana Tak Manfaatkan Bantuan Untuk Raih Perhatian Masyarakat

Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti diskusi berjudul Sanggupkah Pilkada Diselenggarakan Desember 2020? secara daring di Jakarta, Minggu 19 April 2020/Foto: Hendi Purnawan/Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, saat ini Bawaslu mengawasi beberapa kepada daerah petahana yang sudah mulai memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemik covid-19.

“Pemberian bantuan bisa menjadi persoalan. Apakah berlandaskan kemanusaian atau ada tujuan politis? Itu susah dibedakan. Maka harus ada pengawasan ekstra hati-hati dari Bawaslu,” ucapnya dalam diskusi daring berjudul Sanggupkah Pilkada Diselenggarakan Desember 2020? di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Abhan menceritakan, dalam beberapa waktu terakhir menerima laporan dari jajaran Bawaslu di daerah. Menurutnya, ada kepala daerah petahana yang membagikan paket sembako dan masker. Dalam kemasan paket tersebut memuat gambar fotonya saja tanpa menyebutkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota beserta jargon-jargonnya.

“Masalahnya kepala daerah ini telah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju dalam pilkada. Juga hanya memuat wajahnya saja. Bukan kami prasangka buruk, bisa saja disalahgunakan,” ungkapnya.

Alumni Universitas Pekalongan ini menjelaskan, Bawaslu tidak melarang atau membatasi kepala daerah untuk membantu warganya ditengah pandemk covid-19 ini. Dirinya menegaskan, sebaiknya situasi ini jangan dimanfaatkan untuk kempentingan politik praktis pilkada. Melihat tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk membantu warganya, Abhan meminta tidak terjadi "abuse of power'.

“Mari berpolitik dengan santun. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Laksanakan kewajiban sebagai kepala daerah,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) Indekstat Ary Santoso. Ia berharap saat ini para kepala daerah untuk mengeesampingkan ambisi politiknya untuk meraih kekuasaan kembali. Segala macam tindakan dan pengambilan keputusan tak dilandasi oleh kepentingan politis.

“Semoga tidak ada kepala daerah petahana yang bertujuan ke sana. Lupakan sejenak hingar bingar demokrasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat di tengah kondisi sekarang ini. Harus utamakan unsur kemanusiaan demi selamatkan warganya,” tutupnya.

Editor: Ranap THS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu