Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap program pengawasan partisipatif dapat kembali menjadi program prioritas nasional. Karena itu, dia berharap laporan kegiatan pengawasan partisipatif tersusun dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan perlunya penyamaan persepsi KPU dan Bawaslu tentang frasa 'tindak lanjut' hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan (pilkada).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang belum ditetapkannya jadwal pemungutan suara untuk pemilu, berdampak pada minimnya waktu persiapan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun aturan pelaksanaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu mengkaji penggunaan teknologi dalam pengolahan data pelanggaran pemilu. Dalam hal ini Bawaslu bakal menyusun sistem informasi manajemen perkara yang diusulkan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Nur Hidayat Sardini sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta hasil rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pusat pekan lalu di Raja Ampat dijadikan sebagai bahan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) atau peraturan bersama tentang Sentra Gakkumdu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan putusan inkrah di Papua pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding Pilkada 2018. Hal ini dikatakannya saat acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 bersama Bawaslu Papua dan Universitas Cenderawasih.
Raja Ampat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang isu-isu krusial penanganan tindak pidana dalam rangka menyambut Pemilu dan Pemilihan Serentak pada Tahun 2024 perlu diinventarisir.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penyelesaian
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan empat syarat menjadi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu untuk masa mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo optimis bahwa rumusan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pemilu hasil penanganan pelanggaran bisa dilakukan secara terstruktur dan transparan sebelum tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dia juga berpesan Unit Pengelola harus dapat mengamankan BDP tersebut.