Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta hasil rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pusat pekan lalu di Raja Ampat dijadikan sebagai bahan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) atau peraturan bersama tentang Sentra Gakkumdu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.
Dewi menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan 34 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu seluruh Indonesia, Jumat (12/11/2021). "Nantinya, daftar inventarisir masalah ini akan jadi objek untuk dilaksanakannya koordinasi antara Bawaslu bersama Kapolri dan Jaksa Agung guna menghadapi Pemilu 2024," kata Dewi.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI tersebut berharap munculnya desain penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan pasca rapat kerja dengan 34 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu seluruh Indonesia.
"Saya berharap dari diskusi ini, ditemukan desain penanganan pelanggaran yang lebih menjamin kepastian hukum," ungkap Dewi.
Sekadar informasi, setidaknya ada 12 daftar inventarisir masalah pada rapat koordinasi dengan 34 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu seluruh Indonesia, di Raja Ampat, yang terdiri dari enam aspek formil dan enam aspek materiil.
Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Abdullah meminta diskusi pada kali ini dapat muncul pengembangan konsep sebagai inovasi penanganan pelanggaran ke depan.
"Kriteria rapat pada kali ini harus memunculkan konsep pemikiran yang lebih inovatif," terangnya.
Dalam rapat kerja tersebut, setiap koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi memberikan masukan, yang kemudian disimpulkan dalam Daftar Inventaris Masalah dan konsep solusi dari permasalahan tersebut.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Rama Agusta
 |
 |
Webmail
