Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu melakukan kajian terkait penyelarasan norma dan asas dalam sistem penyelesaian sengketa proses pemilu. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai, setidaknya apa yang telah dilakukan Bawaslu khususnya dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses telah selaras dengan norma dan asas aturan perundang undangan.
Meski demikian, dia tetap meminta jajarannya beserta Bawaslu Provinsi untuk menggali serta menginventarisir penyelarasan norma dan asas penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini menurutnya penting agar bisa meninggalkan legasi bagi kepemimpinan Bawaslu yang akan datang.
"Dalam ajudikasi hampir semua norma dan asas itu selaras. Mungkin nanti ada temuan dari teman-teman apakah ada yang selaras atau tidak," ujarnya didampingi Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/10/2021).
Bagja menjelaskan penyelesaian sengketa proses yang dilakukan dengan mediasi maupun ajudikasi sudah selaras dengan asas dan norma, terlebih dengan adanya temuan melakukan musyawarah baik terbuka dan tertutup.
Dia juga menyebut lahirnya Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan manifestasi dari azas transparan dan akuntabel yang harus dimiliki penyelesaian sengketa. Dengan SIPS, masyarakat bisa mengakses serta melihat langsung penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu melalui media sosial.
"(SIPS) ini untuk menjelaskan norma dan azas, normanya harus ada SIPS, azasnya transparan, akuntabel," nilai alumnus Unversitas Indonesia itu.
Sementara Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan penyelearasan norma dan asas dalam penyelesaian sengketa proses tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan umum yang telah diatur dalam Undang Undang baik UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.
"Diperlukan kecermatan, kehati-hatian dalam menyeleraskan penyelesaian sengketa agar nanti apa yang kita buat bisa diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan dan tidak dipermasalahkan dalam menegakkan kewenangan Bawaslu," papar wanita kelahiran Bumi Tadulako itu.
Dia berpesan forum ini merupakan bagian dari ikhtiar yang dilakukan untuk meninggalkan legasi bagi Bawaslu periode berikutnya. Ini supaya di periode berikutnya nanti akan siap untuk melaksanakan tugas, tidak lagi meraba-raba dan tidak lagi berada pada kondisi kebingungan terhadap kondisi aturan antara UU Pemilu dan Pemilihan yang banyak memiliki perbedaan.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
