Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan putusan inkrah di Papua pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding Pilkada 2018. Hal ini dikatakannya saat acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 bersama Bawaslu Papua dan Universitas Cenderawasih.
Sebagai informasi, pada Pilkada 2018 di Provinsi Papua menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di tujuh daerah yang tidak menghasilkan putusan inkrah sama sekali. Namun pada Pilkada 2020 Papua menyelenggarakan Pemilihan Bupati tersebar di sebelas daerah yang menghasilkan 28 putusan inkrah.
"Data-data pelanggaran tindak pidana Pemilihan (Pilkada) 2020 ketika dibandingkan (Pilkada) 2018 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi soal putusan yang inkrah," kata Dewi secara daring (dalam jaringan), Selasa (9/11/2021).
Baca juga: Bawaslu Luncurkan Buku Evaluatif Kajian Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020
Dewi juga menyatakan proses pembuatan buku kajian evaluatif ini yang dia tulis melalui proses panjang karena butuh data-data yang juga dikumpulkan dari rekap penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020. Menurutnya hal ini diperoleh secara periodik dari pusat hingga kecamatan sehingga tidak ada yang terlewat untuk melakukan pengkajian dalam pembuatan buku tersebut.
"Kenapa kajian evaluatif karena buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk mengevaluasi pengaturan, penerapan, dan beberapa permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar oleh karena itu harapan besar kami," jelas Dewi.
Baca juga: Bedah Buku di Universitas Andalas, Dewi Harap Perbaikan Aturan Perundangan Pemilihan
Menanggapi hal tersebut Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo mengapresiasi atas buku kajian evaluatif yang telah menambah wawasan para mahasiswa. Dia berharap dengan adanya buku ini Bawaslu semakin jujur dalam mengawal Pemilu maupun Pilkada dengan lebih baik sehingga semua tahapan pembentukan pemerintahan di berbagai tingkatan dapat menelurkan Pemimpin yang didambakan masyarakat.
"Bawaslu harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendapatkan dukungan dari seluruh komponen dan lapisan masyaarakat termasuk perguruan tinggi," tutur Apolo.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
