Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Koordinator Divisi Hukum Data dan Infromasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menekankan pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Hal ini dia tujukan bukan hanya untuk Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota, melainkan juga untuk Bawaslu pusat.
Meskipun Bawaslu memiliki catatan apik dalam penyelesaian sengketa di MK, namun dia mengaku, masih punya beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengelolaan dokumen hukum.
"Salah satu yang perlu disadari adalah bahwa setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda tapi pencegahan kita masih bersifat sporadis, tidak sistematis, dan melupakan indeks kerawanan pemilu. Padahal, indeks ini dibuat untuk memetakan masalah yang berbeda," ungkapnya saat menghadiri Bimbingan Teknis Legal Opinion dan Legal Drafting, Rabu, (4/9/2019), di Banten.
Baca juga: Resmi Jadi Anggota A-WEB, Bawaslu Harap Kualitas Pemilu Meningkat
Dia juga mengkritisi kedudukan penulisan form A (hasil pengawasan) yang tidak dianggap sebagai dokumen vital dalam proses pengawasan. “Padahal form A adalah dasar dari segala sesuatu seperti temuan, kajian, dan laporan,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan sistem penyuluhan kepada pengawas yang kurang maksimal. Fritz mengaku, sering kali form A itu lebih banyak berisi perjalanan selama mengawasi TPS. Hal ini menurutnya berdampak jika ditemukannya sebuah pelanggaran, maka penulisan kajian menjadi tidak komprehensif.
Selain menyoroti persoalan pengelolaan dokumen hukum, Fritz juga meminta seluruh jajaran Bawaslu memiliki satu pengetahuan yang sama. Hematnya, masih banyak pengawas pemilu yang tidak tahu apa yang disebut dengan temuan laporan dan apa yang harus diawasi.
"Apakah kita secara institusi memiliki pengetahuan yang sama? Apakah bagian pengawasan mempunyai informasi yang sama dengan penanganan pelanggaran terkait permasalahan pemilu? Apakah sama dengan SDM? Seringkali informasi tersebut tidak sama. Banyak informasi disimpan sendiri oleh anggota Bawaslu. Padahal, saat ada bagian yang lemah, bukan berarti bagian itu saja yang lemah, harus kita anggap bahwa sebagai kelemahan kita semua," bebernya.
Fritz turut meminta untuk penegasan terkait pelaksanaan rekomendasi Bawaslu. Dia menilai, menulis rekomendasi saja tidak cukup karena pada praktiknya masih ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, Fritz meminta jajaran Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020 agar tegas rekomendasi bisa dilaksanakan.
"Bawaslu hadir untuk menegakkan keadilan dan perbaikan terhadap proses. Sehingga kita harus bertindak bahwa rekomendasi itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena rekomendasi yang kita berikan adalah sebuah dokumen negara untuk memberikan perintah lembaga lain untuk menjalankan rekomendasi tersebut," tegasnya.
Baca juga: Dewi: Evaluasi Gakkumdu Secara Objektif Temukan Solusi
Terakhir, Fritz meminta rapat pleno anggota ditingkatkan terutama mendekati hari pencoblosan. Dia menyayangkan ada beberapa kasus saat mendekati hari pencoblosan anggota Bawaslu justru lebih sering melakukan diskusi melalui grup WhatsApp ketimbang rapat pleno.
"Padahal, grup WhatsApp saya yakin sudah cukup banyak dan membuat diskusi tersebut teralihkan. Itu sebabnya rapat pleno perlu dilakukan agar informasi tersebut bisa dicerna apalagi mendekati hari-H. Meskipun boleh diskusi lewat grup daring tapi itu bukan esensial sehingga kita bisa mengerti persoalan dan bisa mengambil keputusan komprehensif," pungkasnya.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
