Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawas pemilu adalah orang-orang yang membawa api perubahan demokrasi Indonesia. Api yang dia maksud yakni, semangat yang membara untuk bekerja dalam menjamin pemilu yang adil dan berintegritas.
“Sehingga perubahan demokrasi yang baik ada di pundak kita bersama,” katanya saat acara Rapat Koordinasi Nasional: Persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2020 dan Pemantapan Program Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Untuk menjaga api semangat dalam mengawasi pemilu, Fritz meminta, para pengawas se-Indonesia tetap menjaga kebersamaan antaranggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Karena, baginya kebersamaan antarpengawas pemilu membantu pelaksanaan kerja-kerja Bawaslu berjalan dengan baik.
Dengan demikian, lanjutnya, masalah internal dan eksternal Bawaslu harus bisa diantisipasi. Dia mengingatkan, masalah pribadi yang dibawa saat mengawasi pemilu dapat mengurangi kinerja pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.
“Perjuangan perubahan itu adalah jalan yang sepi. Kadang kala dilalui sendirian. Tetapi, harus dimulai dari diri sendiri untuk menciptakan api perubahan yang memperbaiki demokrasi Indonesia,” tutup alumnus pascasarjana Ilmu Hukum dari Belanda tersebut.
Selain itu, Fritz mengisahkan, perjuangannya saat menempuh pendidikan di Belanda dan Australia yang dirasa tidak mudah. Alasannya, dia mengaku, sadar tidak sepintar yang dikira. Untuk itu, perlu usaha mendapatkan beasiswa.
Untuk bisa kuliah di Belanda, Fritz bahkan harus mendaftar beasiswa sampai sepuluh aplikasi pembiayaan kuliah. Sedangkan untuk kuliah doktor di Australia, dia berkisah, sampai mengirim 32 aplikasi beasiswa. Dari pengalaman itu, Fritz lantas memahami bahwa tidak ada yang mudah dalam perjuangan.
"Tidak mudah menjadi pengawas pemilu. Tetapi dengan semangat kolektif kolegial itulah yang menjadi semangat pembawa perubahan untuk perubahan demokrasi yang baik,” tutup dosen Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera tersebut.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
