Semarang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengibaratkan, bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu ke depan sebagai tempat penelitian dan pengembangan teknis pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bagian ATP3 Bawaslu harus bekerja keras untuk memberikan dukungan kajian dan penelitian terkait pengawasan pemilu.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu melakukan kajian mendalam terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak seluruh CPNS Bawaslu untuk menikmati dan membangun perasaan gembira dalam bekerja. Hal ini dia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Bagi CPNS Bawaslu Tahun 2019 Gelombang III di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).
Afif memahami, motivasi dalam pekerjaan pada masing-masing peserta kegiatan tersebut berbeda-beda. Bahkan, tidak menutup kemungkinan beberapa peserta tidak ada keinginan untuk menjadi PNS.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap kinerja aplikasi Siwaslu (sistem pengawasan pemilu) pada Pemilu 2019 harus dipertahankan. Menurutnya, kehadiran Siwaslu membawa banyak manfaat, salah satunya memudahkan Bawaslu dalam melihat segala macam dinamika yang terjadi pada saat hari pemungutan suara.
"Saya melihat Siwaslu jauh lebih baik. Ini perlu dipertahankan. Karena ekspektasi publik sudah tinggi sekali," katanya dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (12/10/2019) sore.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro memberikan tantangan kepada para CPNS Bawaslu untuk berinovasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Dalam kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi CPNS Bawaslu Tahun 2019 Gelombang III, Sabtu (12/10/2019), dia memberikan empat tantangan kepada para peserta.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) diibaratkan sebagai sistem yang dikelola dengan harga kaki lima namun memiliki kualitas setara dengan hotel bintang lima. Secara sistem sangat sederhana tetapi memiliki manfaat yang luar biasa.
Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Mochammad Afiduddin dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (12/10/2019) sore.
"Harganya masih kaki lima. Namun masih ada momentum untuk dikembangkan," ujarnya.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada persoalan mekanisme penanganan sengketa pada Pilkada Serentak 2020. Alasannya, masih ada ketidaksesuaian antara aturan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengimbau Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu mempersiapkan diri dalam mengantispasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, semua perlu dipetakan dengan analisis.
Afif melihat saat ini kepercayaan publik tidak hanya berdasarkan analisis kata, tapi juga angka-angka. Dia menambahkan, jika rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan seluruh pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk belajar mengambil foto formulir C1-Plano yang baik menggunakan 'hand phone". Sebab, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019, banyak pengawas yang memotret C1 Plano kurang jelas.
"Foto yang kurang jelas atau blur sangat menyulitkan ketika ingin menyandingkan data. Karena tulisan dan angkanya tidak terlihat," katanya dalam Diskusi Evaluasi Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/10/2019) malam.
Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu terus berupaya menyempurnakan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang telah digunakan pada Pemilu 2019. Menurutnya, kehadiran Siwaslu sangat penting di tengah era digital yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan penyebaran informasi terkait pemilu atau pilkada.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta para pengawas TPS ke depan bisa mendokumentasikan form C7 atau daftar hadir pemilih dalam Pilkada 2020. Pasalnya, salah satu sumber masalah pemilihan bermula pada data C7 yang rancu.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu harus mengacu UU sebagai dasar bekerja. Meski demikian, Dewi mempersilakan Bawaslu daerah, mulai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membuat standar operasi prosedur (SOP) sendiri terkait penanganan pelanggaran selama tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang tak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 terus melakukan tugas kepemiluan. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bisa dilakukan jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota tersebut.
"Kita harus (tetap) melakukan tugas (pengawasan). Yang harus dilaksanakan bagi jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang tidak ada pilkada," cetusnya saat memberikan pengarahan dalam acara Bimtek Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/10/2019).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, secara tidak sadar Bawaslu sudah menjalankan fungsi peradilan pemilu. Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai quasi peradilan menangani sengketa administrasi kepemiluan lebih banyak kasusnya ketimbang jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan persepsi penanganan sengketa pemilu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan Bawaslu daerah menjalin kerja sama lewat pembuatan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negaara (PTUN).
Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Desain Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bandung, Kamis (10/10/2019).
