Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mohamad Afifuddin berharap, sosialisasi pengawasan menyentuh semua golongan masyarakat, termasuk kalangan disabilitas. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memasukan running text (tulisan berjalan) di setiap produk sosialisasi yang menggunakan video.
Baca juga: Afif: Kader Pengawas Penguat Demokrasi
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Mohammad Afifuddin melepas kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kota Bandung. Dalam sambutannya Afif mengatakan, kehadiran kader pengawas partisipatif sebagai penguat demokrasi di Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak seluruh anggota Bawaslu untuk melakukan hal yang berbeda dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terutama untuk Pilkada 2020 mendatang dengan kerja nyata.
Salah satu hal yang berbeda itu, kata Fritz, dengan tidak hanya sekadar berbicara pengawasan partisipatif semata, melainkan dengan kerja nyata.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 agar tidak terlena dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Menurutnya, meskipun mediasi memberikan kemudahan, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui ajudikasi tetap dilaksanakan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai eksistensi Bawaslu di provinsi maupun kabupaten/kota sudah meningkat. Menurutnya saat ini Bawaslu memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) yang perlu segera disosialisasikan, khususnya bantuan hukum.
Baca juga: Bagja Harap Mediator Siap Selesaikan Sengketa Pilkada 2020
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Bawaslu daerah siap untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Menurutnya, hal ini penting untuk menyambut Pilkada 2020.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, generasi muda dalam Pilkada tahun 2020 memegang peran penting. Karena itu, dia meminta adanya peningkatan partisipasi pengawasan kaum muda melalui berbagai cara.
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemerintah yang saat ini sedang menggaungkan omnibus law (penggabungan beberapa UU) menjadi momentum perbaikan regulasi kepemiluan. Koordinator Hukun, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota wajib berperan melakukan fungsi pengawasan Pilkada Serentak 2020. Dia pun berharap pemerintah punya semangat melakukan perubahan UU Pilkada dan UU Pemilu secara bersamaan.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menjawab wacana kepala daerah dipilih DPRD, Ketua Bawaslu Abhan meminta peningkatan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, perlu melakukan memaksimalkan identifikasi masalah dan upaya pencegahan.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk selalu menjaga etika dan hukum dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengawas pemilu.
"Jajaran pengawas pemilu harus bisa dan mampu menjaga etika dan hukum, apalagi menghadapi Pilkada 2020 di Provinsi Jambi," ingatnya saat menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Hukum dan Etika bagi Jajaran Pengawas Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Jambi, Minggu (24/11) malam.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta identifikasi masalah dalam Pilkada Serentak 2020. Hal ini guna menyukseskan pengawasan pilkada yang diharapkan bisa mempertahankan nilai positif saat mengawasi Pemilu 2019.
"Ini titik krusial ujian kelembagaan kita. Performa pengawasan akan diuji," katanya saat menjadi pembicara Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penetapan Kursi dan Penetapan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Batam, Minggu (24/11/2019) malam.
Yogyakarta. Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Di hadapan sejumlah mahasiswa hukum, Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan, tujuan pengawasan pilkada untuk menegakkan integeritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut demi mewujudkan pilkada yang demokratis atas kedaulatan rakyat menentukan pilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mengkaji kedudukan hukum Bawaslu tingkat kabupaten/kota dalam Pilkada Serentak 2020. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota bisa mengawasi hajatan pilkada tahun depan.
"Kita sudah mempunyai beberapa dasar atau petunjuk yang mendukung kenapa Bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan (Pilkada 2020)," ucapnya saat menjadi narasumber dalam FGD Analisis Kedudukan Hukum Bawaslu Kabupaten Kota dalam Pilkada 2020 di Jakarta, Jumat (22/11/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) lebih sempurna dalam gelaran Pilkada Serentak 2020. Karena itu, dia menegaskan, kelemahan SIPS yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang pada pilkada yang berlangsung 23 September tahun depan.
"SIPS ini berbeda dengan yang kemarin. Meskipun prinsipnya sama, tetapi dalam akses dan konten harus lebih baik lagi," katanya saat menjadi narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba dan Simulasi SIPS, Jumat (22/11/2019) di Jakarta.
Banjar Baru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Pilkada Serentak 2020 menghasilkan pemilihan berkualitas. Menurutnya, perlu meningkatkan partisipasi pemilih dan membumikan gerakan antipolitik uang.
Saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (22/11/2019), Dewi berharap terwujudnya pemilihan berkualitas. Ada dua hal penting yang baginya menjadi penentu keberhasilan Pilkada Serentak 2020.
