• English
  • Bahasa Indonesia

Empat Isu Krusial DPT di Papua

Diskusi daring berjudul: Pemutakhiran Data Pemilih Hak Warga yang Terabaikan. Foto : Humas Bawaslu RI

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan empat isu krusial daftar pemilih tetap (DPT) di Papua. Menurutnya, pertama, terdapat anomali data pemilih pada empat pemilihan terakhir di Kota Jayapura yaitu Pemilu 2014, Pemilihan Wali Kota 2017, dan Pemilihan Gubernur 2018, dan Pemilu 2019.

"Data daftar pemilihnya naik turun, padahal tidak ada kejadian luar biasa yang memungkinkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah pemilih. Data tersebut tidak konsisten dari sebuah daerah," kata Fritz dalam diskusi daring berjudul: Pemutakhiran Data Pemilih Hak Warga yang Terabaikan, Selasa (26/5/2020).

Kedua, kata Fritz, adanya permainan isu seperti isu agama yang dikaitkan dengan isu Papua Merdeka. Fritz mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan perekaman KTP elektronik masih yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di Papua.

"Apakah perlambatan (perekaman KTP elektronik) ini merupakan sebuah kesengajaan atau memang karena sebuah alasan logistik yang muncul," sebutnya.

Ketiga, lanjutnya, ketidaksamaan data dukcapil dengan data di BPS. " Keempat, peran masyarakat seperti masyarakat adat sangat membantu dalam bisa mewujudkan data pemilihan yang sesuai dengan kondisi masyarakat," jelasnya.

Untuk itu, Fritz mengharapkan masyrakat turut membantu penyelenggara pemilu dalam mengawasi keberadaan daftar pemilih demi mewujudkan pemilih yang berkualitas.

Perlu diketahui, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang pernah dirilis Bawaslu, Papua merupakan satu daerah yang memiliki kerawanan tinggi salah satu indikatornya adalah persoalan data pemilih.

Anggota KPU Viryan Aziz menyebutkan, salah satu aspek keberhasilan pemutakhiran data pemilih yaitu partisipasi masyarakat. "Partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa data yang sedang ada dalam proses ini masih bermasalah atau tidak. Jika bermasalah disampaikan ke KPU dan akan kami perbaiki," jelas dia.

Editor: Jaa Pradana
Fotografer : Robi Ardianto

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu