Berita

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Tujuannya, untuk pengembangan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat demi menciptakan kader pengawasan yang andal.

“Kita akan belajar bersama tentang apa itu pengawasan partisipatif dan bagaimana peran yang bisa dimainkan dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI M Afifuddin saat memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Rabu (11/7/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan atau pemantauan jalannya proses demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Peran pemantau dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu dan indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu kembali mendorong agar semua partai politik tidak mencalonkan orang-orang yang sedang bermasalah dengan persoalan hukum.  Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat melaksanakan sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jl TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu mencanangkan penerapan sistem manajemen mutu berstandar sertifikasi International Standardization Organization (ISO) 9001:2015. Melalui penerapan ISO 9001:2015 ini,  Bawaslu berupaya untuk menjadi lembaga negara modern yang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Kesuksesan tersebut merupakan kemenangan demokrasi dan Indonesia.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 yang lalu, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahap II di Surabaya, Kamis, (5/7/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong agar semua partai politik (parpol) tidak mencalonkan orang yang bermasalah dengan persoalan hukum. Parpol diharapkan mencalonkan orang-orang yang amanah.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat berkunjung ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rangka sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas Parpol Peserta Pemilu 2019. Jakarta, Rabu (5/7/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dalam rangka mendorong calon dan proses pemilihan yang berintegritas, dalam sosialisasi itu Bawaslu juga menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan partai politik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengimbau agar partai politik (parpol) tidak mengusung mantan narapidana koruptor sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Hal itu demi menghasilkan anggota legislatif yang bersih dan berintegritas.

"Dengan begitu, wakil rakyat hasil Pemilu 2019 nanti adalah orang yang bersih dan berintegritas," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan pada sosialisasi Bawaslu ke DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Selasa (3/7/2048).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu memberikan catatan adanya permasalahan teknis dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018 lalu.

Catatan tersebut antara lain masih banyaknya daftar pemilih tambahan (DPTB) yang menggambarkan belum baiknya persoalan DPT, masih muncul masalah terkait surat pemberitahuan pemilih (C6), masalah kotak kosong dalam pemilihan, terdapat pemilihan suara ulang (PSU) di 64 TPS di berbagai provinsi dan adanya penundaan pemilihan di Papua.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali melakukan pemutakhiran terhadap publikasi hasil pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018. Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang masuk hingga pukul 15.00 WIB, Kamis (28/6/2018), terdapat 86 tempat pemungutan suara (TPS) yang direkomendasikan jajaran pengawas pemilu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan program pertukaran pengetahuan tentang pengawasan pemilu bertajuk Electoral Studies Program 2018 dengan tema “Electoral Supervisory to Enhance Electoral Justice in the 2018 Indonesia Local Elections” yang diselenggarakan selama tiga hari sejak Selasa (26/8/2018).  Program ini diikuti penyelenggara pemilu di Asia, lembaga pemantau pemilu internasional, praktisi dan ahli pemilu.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meninjau Tempat Pemunggutan Suara (TPS) 17 di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama dengan  para delegasi pemantau pemilu luar negeri yang tergabung dalam Electoral Studies Program (ESP) 2018, Rabu (27/06/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Berdasarkan data per tanggal 27 Juni 2018 pukul 15.00 WIB, Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan masa tenang 24-26 Juni 2018 lalu adalah sebanyak 99 dugaan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 35 diantaranya merupakan kasus dugaan politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 yang berlangsung hari ini, Rabu (27/6/2018) di 17 Propinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota. Berdasarkan data yang terhimpun dalam sistem di Bawaslu hingga pukul 16.00 WIB, terdapat 13 poin hasil pengawasan terhadap proses pemungutan suara dari 8.751 tempat pemungutan suara (TPS).