Berita

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu - Praktek pengawasan embrionya sudah ada di pesantren. Hal itu diungkapkan oleh pimpinan Bawaslu Mochammad Afifuddin saat menyampaikan materi pengawasan pemilu pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Santri se-Kota Bengkulu di Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu, Jumat (19/1/2018). Kegiatan sosialisasi yang digagas Panwaslu Kota Bengkulu ini dihadiri oleh kurang lebih 600 orang santri dari delapan pondok pesantren se-Kota Bengkulu.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu untuk melakukan fungsi pencegahan. Salah satu cara dalam melakukan fungsi pencegahan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada stakeholders dan masyarakat terkait regulasi yang ada.

Batam, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tegas menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua dan Anggota Bawaslu RI beserta jajaran Struktural Bawaslu mengunjungi kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kamis (18/1/2017). Perwakilan Bawaslu diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Ruang Rapat Gedung Kementerian Luar Negeri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu RI, Abhan menjadi narasumber dalam rapat pertemuan Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Gedung Utama Kantor Pusat Badan Intelijen Negara (BIN), Jakarta, Rabu (17/1/2018). Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Kepala BIN, Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana bertujuan untuk koordinasi tentang kesiapan Bawaslu RI dalam mengawasi Pilkada Serentak Tahun 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (18/1/2018). Rapat digelar untuk melanjutkan pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi faktual partai politik (Parpol).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Kantor ORI, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Audiensi tersebut membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dan ORI terkait pelayanan publik dalam pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan praktik mahar politik. Bawaslu tidak akan pandang bulu siapapun aktor di belakangnya.

"Siapapun pelakunya, siapapun tokoh di baliknya, dan apapun parpol yang ada di belakang praktik mahar politik tersebut harus ditindak sesuai aturan yang ada," kata Fritz saat menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema "Menolak Mahar Politik dalam Pilkada", di Ruang Media Centre Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meyakini Bawaslu bisa membuat kasus mahar politik yang tengah hangat diperbincangkan, dapat terungkap kebenarannya. Ia mengatakan, publik akan lebih percaya terhadap Bawaslu jika Bawaslu dapat menjalankan dan menangani kasus tersebut lebih terang-menderang.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Guna mengintegrasikan dan menyempurnakan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan keuangan, Bawaslu menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat Unaudited Tahun 2017 di Bekasi sejak Selasa (16/1/2018) hingga Kamis (18/1/2018).

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Serentak 2018, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2018). Sosialisasi ini dilakukan kepada tim kuasa hukum masing-masing calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bagi tim partai politik serta media massa.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda tunggal menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyangkut hasil uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Verifikasi Partai Politik. Putusan MK tersebut memerintahkan agar seluruh partai politik calon peserta pemilu harus dilakukan verifikasi faktual.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menganalisis daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) KPU dalam Pilkada 2018. Data tersebut disediakan oleh pemerintah yang berisikan data penduduk yang memenenuhi persyaratan sebagai pemilihpada saat pemilihan yang diselenggarakan secara serentak.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin pada kesempatan ini mengatakan, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mempertimbangkan waktu yang tepat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI meluncurkan Gerakan Awasi Coklit sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap oleh petugas PPDP dari KPU, di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asian Network For Free Eelections (ANFREL) tentang kerja sama dalam rangka pengembangan kemampuan dalam pengawasan Pemilu.

Nota kesepahaman ini ditandatangani Ketua Bawaslu RI Abhan sebagai pihak pertama dan Direktur Executive ANFREL Ichal Supriadi selaku pihak kedua. Penandatanganan ini digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin 14, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).