Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat konsep delegasi atau mandat dari bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa on the spot dalam tahapan kampanye dan rapat umum pemilu 2019 secara cepat dan tepat di lapangan.
“Hal-hal yang tidak secara prinsipil atau hal-hal kecil dalam proses kampanye dan rapat umum seperti adanya kasus saling mengejek satu sama lain di jalan antar peserta pemilu untuk dapat diselesaikan secara cepat dan tepat tanpa harus berujung pada pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan sentra gakkumdu. Saya yakin panwascam kita punya kemampuan untuk itu,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (23/3/2019).
Bagja menjelaskan, satu sengketa yang tidak terpikirkan dan tercatat dalam proses sengketa yakni sengketa antar peserta pemilu dalam tahapan kampanye dan rapat umum yang akan menjadi permasalahan sengketa pemilu nanti. Oleh sebab itu, harus ada tata cara sistematis yang disiapkan secara khusus dalam keilmuwan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Bagja kembali mengingatkan untuk menjaga amanah dan harga diri sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan independen, sehingga mampu meminimalir sengketa proses pemilu.
“Pilihan di bilik suara adalah tanggung jawab masing-masing. Tidak ada siapapun yang mengarahkan dalam memberikan hak suara. Kebebasan dalam memilih apa yang diyakini menjadi kebijakan masing-masing,” tandasnya.
Penulis dan foto : Nurisman
 |
 |
Webmail
