Berita

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dideklarasikan oleh masyarakat Lampung, Rabu (14/2/2018).

Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Kapolda Lampung, Irjen Suntana, seluruh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Ketua dan Anggota Bawaslu Lampung, Ketua KPU Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pasangan Calon Bupati Tanggamus dan Lampung Utara, dan stakeholder terkait, serta Masyarakat Lampung.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/2/2018). Pelantikan lima Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar ini merupakan yang pertama kalinya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Penandatangan MoU tersebut dalam rangka kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kerjasama dalam rangka penindakan pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak termasuk tokoh agama untuk ikut serta memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Menurutnya, tokoh agama menjadi salah satu pihak yang paling penting dalam menyampaikan ujaran-ujaran yang dapat menentramkan pemilih dan menebarkan semangat pencegahan pelanggaran pemilu.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Potensi pelanggaran pemilu biasanya terjadi pada masa kampanye. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Sentra Gakkumdu dan Penandatanganan MoU antara Bawaslu Riau, Polda Riau, dan Kejati Riau di Pekanbaru, Riau (10/02/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” di Jakarta, Sabtu (10/2/2018). Dalam deklarasi tersebut, seluruh perwakilan partai politik yang hadir membacakan secara bersama-sama komitmennya untuk terkait politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kualitas pemilu. Menurut Mendagri, politik uang dan politisasi SARA wajib dilawan karena merupakan ‘racun demokrasi’

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Partai-partai politik pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Sabtu (10/2/2-16). Komitmen itu dinyatakan dalam “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang digelar Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (9/2/2018). Kegiatan Rakornas ini dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan fungsi kehumasan di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehumasan di lingkungan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan melakukan pertemuan dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Muhammad Nasir, di Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikian Tinggi, Jakarta, Rabu (7/2/2018). Kunjungan dan pertemuan ini yaitu dalam rangka membahas rencana kerja sama Bawaslu dengan Kemenristekdikti tentang riset dan pengabdian masyarakat dan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Medan, Sumatera Utara.  Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, para pemilih pemula harus menjadi pemilih yang aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu. Hal tersebut disampaikan Fritz dalam acara Dies Natalis ke – 68 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Medan, Rabu (7/2/2018).

“Sebuah proses pemilihan itu adalah sebuah langkah untuk membuat negara kita lebih baik. Perlu yang namanya pendidikan politik agar cerdas dalam menyikapi berbagai proses politik,” ujar Fritz.

Cisarua, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, pengawas pemilihan diberikan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan. Dalam pencegahan, Bawaslu menggunakan berbagai strategi agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di Pilkada 2018.

Pontianak, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 132 anggota Polri dan TNI menghadiri Rapat Koordinasi bidang operasional dalam rangka persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018, di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (05/02/2018) pagi. Rakor yang diselenggarakan oleh Mabes Polri ini dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Operasi Kapolri Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan meminta kepada Institusi TNI dan Polri untuk tidak terlibat dalam tahapan kampanye pasangan calon kepala daerah Tahun 2018 nanti. Selain itu, TNI dan Polri juga dilarang membuat keputusan dan  tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

“Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang, TNI dan Polri harus betul-betul netral,” tegas Abhan saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pengamanan TNI AU Tahun 2018, di Mabes TNI AU Jakarta Timur, Senin (5/2/2018).