Berita

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkam, salah satu cara menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial (medsos) yaitu dengan menyebarkan pesan-pesan positif kepada publik.

"Banyak orang yang melakukan menanggapi negatif ataupun ujaran kebencian di medsos. Kenapa kita (Bawaslu) tidak menangkalnya dengan menyebarkan hal-hal dan pesan yang baik di medsos," katanya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita yang diselenggarakan oleh Bawaslu Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/11/2019).

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, peran hubungan masyarakat (humas) harus mampu memperkuat citra lembaga. Sehingga, kata dia, humas harus bisa menginformasikan kepada masyarakat apa saja hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Bawaslu.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan soal tiga permasalahan yang mungkin akan dihadapi Bawaslu daerah. Tiga masalah tersebut tentang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan, larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, dan pengesahan UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, kinerja perempuan pengawas pemilu harus tersampaikan ke masyarakat secara luas. Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa di balik sukses Pemilu 2019, terdapat perempuan pengawas pemilu yang ikut serta mengawal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan catatan hasil evaluasi pemilu 2019 dan memaparkan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan rasa kecewa dengan banyaknya kasus politik uang pada Pemilu 2019 tidak ada kejelasan atau berhenti di tengah jalan. Dari 380 putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh putusan pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT), menurutnya hanya ada 45 putusan terkait politik uang.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau menyiapkan program pengawasan masuk desa. Posko pengawasan di tiap desa bakal didirikan sebagai wadah sosialisasi dan penerimaan aduan dugaan pelanggaran. Serta, pelibatan tokoh masyarakat guna memaksimalkan pengawasan.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawasalu Fritz Edward Siregar menjabarkan, adanya dilema dalam pengawasan hoaks di media sosial (medsos) dan penanganan pelanggaran pidana pemilu, khususnya politik uang. Hal ini dia utarakan saat menjawab pertanyaan para wartawan di sela kegiatan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (6/11/2019) malam.

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan arti penting fungsi hubungan masyarakat (humas). Dia membeberkan, ada empat fungsi humas sebagai suara Bawaslu serta empat hal yang dilakukan di era milenial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dikunjungi puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Hukum Kelas Internasional Angkatan 2018. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja pun menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu.

Di depan mahasiwa yang mengenakan jaket kuning, Bagja mengungkapkan kerja Bawaslu, mulai dari pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini menurutnya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bengkulu Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan perbedaan durasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang biasa disebut UU Pilkada.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu tingkat kabupatenab/kota dapat menggunakan diskresi sebagai solusi hukum dalam mengatasi persoalan terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu disampaikannya dalam Seminar Eksaminasi Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepada Daerah, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selasa (5/11/2019).

Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaskan, pemilu bukanlah milik peserta pemilu dan bukan juga milik penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, pemilu adalah milik rakyat Indonesia sehingga tanggung jawab menyelamatkan pemilu merupakan kewajiban bersama.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan menghadiri kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (5/11/2019).

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan capaian prestasi Bawaslu dan seluruh jajarannya melalui kinerja pengawasan dan pencegahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Gelombang II di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/112019). Berbagai prestasi Bawaslu ini akan disampaikan dalam pertemuan KPU tingkat ASEAN awal Desember mendatang.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, beberapa catatan persiapan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anggaran tahapan pendaftaran, netralitas aparatur sipil negara (ASN), partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain yang perlu diantisipasi.