Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gunawan Suswantoro mengatakan, 'open biding' (lelang jabatan) untuk kepala sekretariat (kasek) di tiga provinsi berpotensi tidak dilanjutkan karena minimnya jumlah pendaftar.
Hal tersebut dikarenakan tiga provinsi, meliputi: Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah hingga Senin (11/11/2019) pukul 13.00 WIB tidak banyak yang mendaftar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengawasan dalam verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan dengan metode sampling. Syarat dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan keterangan mendukung calon perseorangan dapat diperiksa secara sampling atau acak.
"Alasanya, kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi secara faktual syarat administrasi calon kepala daerah perseorangan," kata Abhan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (11/11/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau, pegawai negeri sipil (PNS) Bawaslu di seluruh jajaran untuk meneruskan pendidikan ke tingkat strata-2 (S2) di perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu. Tujuannya supaya mengenal lebih dalam tentang tata kelola pemilu.
"Kami harap PNS yang masih S1 bisa ikut program yang sudah ada. Ini kesempatan yang bagus," ungkapnya dalam diskusi Penguatan Kerja Sama Pendidikan Tata Kelola Pemilu, Senin (11/11/2019).
Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu tingkat kabupaten/kota jeli dalam merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Serentak 2020.
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rekrutmen Panwas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 di Sanur, Bali, Minggu (10/11/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak para pengawas pemilu merenungi momentum peringatan Hari Pahlawan. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus dijadikan semangat dalam menghadapi hajatan Pilkada 2020.
"Bawaslu harus menjadi lembaga pengawal proses demokrasi serta menjadi pahlawan demokrasi," sebut Dewi yang bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).
Los Cabos, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dipercaya menjadi Wakil Presiden (Wapres) Global Electoral Justice Network (GENJ) periode 2020-2022. Pemilihan tersebut terlaksananya penyelenggaraan Konferensi Ketiga GNEJ di Los Cabos, Meksiko, Jumat (8/10/2019) .
“Kepercayaan bagi Bawaslu sebagai Wapres GENJ merupakan sebuah kehormatan bagi Bawaslu. Dengan terpilihnya Bawaslu, diharapkan Bawaslu semakin maju dan berkembang dengan semua kewenangannya, terutama dalam penegakan keadilan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela forum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tengah mempersiapkan penyusunan positioning paper terkait kewenangan Bawaslu dalam kepemiluan. Mengingat hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam seminar nasional peningkatan kualitas penanganan pelanggaran pemilu.
Menurutnya, 'position paper'merupakan dokumen berisi bagaimana negara yang kita wakili memposisikan dirinya terhadap suatu isu dan bagaimana negara memandang isu tersebut.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Fritz Edward Siregar menyebutkan, Pemilu 2019 menyisakan pekerjaan rumah untuk diperbaiki. Salah satunya tentang aksesibilitas pemilih rentan, terutama bagi disabilitas.
Aksesibilitas, menurut Fritz, adalah salah satu hal yang penting dalam proses pemilihan, terutama akses terhadap pemilihan rentan. Karena itu, dia mengajak kaum rentan berdiskusi apakah akses-akses tersebut telah diberikan atau belum.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Salah satu peran mahasiswa yang dianggapnya penting dalam mengawal demokrasi adalah dengan tidak takut untuk mengritik pemerintah jika menemukan keganjilan.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkam, salah satu cara menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial (medsos) yaitu dengan menyebarkan pesan-pesan positif kepada publik.
"Banyak orang yang melakukan menanggapi negatif ataupun ujaran kebencian di medsos. Kenapa kita (Bawaslu) tidak menangkalnya dengan menyebarkan hal-hal dan pesan yang baik di medsos," katanya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita yang diselenggarakan oleh Bawaslu Maluku Utara di Ternate, Jumat (8/11/2019).
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, peran hubungan masyarakat (humas) harus mampu memperkuat citra lembaga. Sehingga, kata dia, humas harus bisa menginformasikan kepada masyarakat apa saja hal yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh Bawaslu.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan soal tiga permasalahan yang mungkin akan dihadapi Bawaslu daerah. Tiga masalah tersebut tentang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan, larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, dan pengesahan UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, kinerja perempuan pengawas pemilu harus tersampaikan ke masyarakat secara luas. Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa di balik sukses Pemilu 2019, terdapat perempuan pengawas pemilu yang ikut serta mengawal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan catatan hasil evaluasi pemilu 2019 dan memaparkan potensi konflik di daerah menjelang Pilkada 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan rasa kecewa dengan banyaknya kasus politik uang pada Pemilu 2019 tidak ada kejelasan atau berhenti di tengah jalan. Dari 380 putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh putusan pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT), menurutnya hanya ada 45 putusan terkait politik uang.
