Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Riau menyiapkan program pengawasan masuk desa. Posko pengawasan di tiap desa bakal didirikan sebagai wadah sosialisasi dan penerimaan aduan dugaan pelanggaran. Serta, pelibatan tokoh masyarakat guna memaksimalkan pengawasan.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawasalu Fritz Edward Siregar menjabarkan, adanya dilema dalam pengawasan hoaks di media sosial (medsos) dan penanganan pelanggaran pidana pemilu, khususnya politik uang. Hal ini dia utarakan saat menjawab pertanyaan para wartawan di sela kegiatan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (6/11/2019) malam.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan arti penting fungsi hubungan masyarakat (humas). Dia membeberkan, ada empat fungsi humas sebagai suara Bawaslu serta empat hal yang dilakukan di era milenial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dikunjungi puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Fakultas Hukum Kelas Internasional Angkatan 2018. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja pun menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi tahapan pemilu.
Di depan mahasiwa yang mengenakan jaket kuning, Bagja mengungkapkan kerja Bawaslu, mulai dari pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini menurutnya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bengkulu Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan perbedaan durasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang biasa disebut UU Pilkada.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, Bawaslu tingkat kabupatenab/kota dapat menggunakan diskresi sebagai solusi hukum dalam mengatasi persoalan terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu disampaikannya dalam Seminar Eksaminasi Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepada Daerah, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selasa (5/11/2019).
Sigi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengaskan, pemilu bukanlah milik peserta pemilu dan bukan juga milik penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, pemilu adalah milik rakyat Indonesia sehingga tanggung jawab menyelamatkan pemilu merupakan kewajiban bersama.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan menghadiri kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (5/11/2019).
Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan capaian prestasi Bawaslu dan seluruh jajarannya melalui kinerja pengawasan dan pencegahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Gelombang II di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/112019). Berbagai prestasi Bawaslu ini akan disampaikan dalam pertemuan KPU tingkat ASEAN awal Desember mendatang.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, beberapa catatan persiapan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anggaran tahapan pendaftaran, netralitas aparatur sipil negara (ASN), partisipasi masyarakat, dan berbagai permasalahan lain yang perlu diantisipasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Lembaga pengawas pemilu berkonsultasi mengenai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya pada Pilkada Serentak 2020. Kinerja penyelenggara yang baik menurutnya merupakan salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Kami ajak masyarakat untuk sama-sama menciptakan tahapan penyelenggara pemilu yang punya integritas tinggi," ucapnya dalam acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan di Wuryorejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2019) sore.
Kabupaten Ponorogo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta masyarakat ikut terlibat mengawasi tahapan seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya, publik berhak untuk melaporkan jika ada proses perekrutan yang tidak berjalan sesuai aturan seperti ada calon Panwascam berlatar belakang partisan salah satu partai politik.
Perlu diketahui, dua pekan mendatang, Bawaslu mulai melakukan rekrutmen pengawas pemilu jajaran Ad hoc (sementara). Bawaslu mencari masyarakat yang punya integritas tinggi untuk menjadi Panwascam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bercermin Pemilu 2019, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyoroti kampanye melalui media sosial (medsos) yang dinilainya bermasalah. Menurut dia, permasalahan yang ditimbulkan akibat kampanye di medsos tidak terbayangkan sebelumnya.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan pemahaman Bawaslu dan KPU, Ketua Bawaslu Abhan ingin setiap rapat koordinasi (rakor) dua lembaga ini menghadirkan jajaran penyelenggara tingkat Ad hoc (sementara). Mulai Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sampai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Padang Sidempuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendapatkan hibah berupa lahan tanah dari pemerintah daerah (pemda) Tapsel. Dapat hibah tanah, Bawaslu Tapsel diharapkan lebih semangat mengawal pelaksanaan pilkada maupun pemilu.
Ketua Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) Syafrida R Rasahan berharap, dengan dapatnya lahan tanah semoga segera dibangun kantor untuk Bawaslu Tapsel. Harapannya, bisa melahirkan semangat baru dalam mengawal pemilu dan pilkada ke depan.
