Berita

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Untuk menyempurnakan Pemilihan 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan supaya bisa berjalan selaras," kata Abhan saat menghadiri kegiatan seminar nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintergrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai hasil putusan MK harus segera ditindaklanjuti. Salah satu tindaklanjut dengan koordinasi bersama KPU Daerah (KPUD).

Menurut Afif, persiapan mendasar seperti tata laksana pengawasan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus kembali dirembukkan. Dia menjelaskan pengawasan yang ada di TPS bisa diperketat, armada pengawasnya, pengawas tingkat desa, dan beberapa hal lainnya.

Bandar Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung - Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Muhammad Teguh menargetkan Bawaslu Provinsi Lampung sebagai badan publik informatif Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Teguh saat menerima audiensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik (KP2KIP), di kantor Bawaslu Lampung, selasa (23/3/2021).

"Kami sudah mendapatkan kategori (badan publik) cukup informatif dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan tahun ini kami targetkan harus ke arah yang informatif," ujar Teguh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan vaksinasi covid+19 bagi seluruh jajaran Bawaslu merupakan upaya untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pemilu. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam membuka acara pemberian vaksin di lingkungan Bawaslu, Selasa (23/3/2021).

"Saya berharap dengan vaksinasi ini kita dapat menjalankan proses konstitusi dalam mengawasi pemilu dengan maksimal," ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar pemberian vaksin (vaksinasi) covid-19 bagi seluruh pegawai, Selasa (23/3/2021). Vaksinasi tersebut, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementrian Kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan vaksinasi covid-19 merupakan upaya efektif untuk memulihkan kesehatan dan juga perekonomian bangsa. Hal itu menurutnya virus covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat perekonomian banyak negara secara umum dan Indonesia secara khusus menjadi terpuruk.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi diluncurkannya buku riset pengawasan partisipatif 'Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia' oleh Bawaslu DKI Jakarta. Dia menjelaskan walaupun tidak ikut mengawasi Pilkada 2029, Bawaslu DKI bisa tetap produktif melakukan evaluasi pengawasan dalam bentuk riset berdasarkan pengalaman pilkada lalu.

Betun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi kepada jajaran pengawas pemilu, khususnya pengawas Ad hoc (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya bekal pengalaman mengawasi Pilkada 2020 diharapkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.

Dari sembilan putusan tersebut, enam di antaranya dikabulkan sebagian dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Keenam PHP kepala daerah yang diperintahkan melakukan PSU yaitu PHP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021.

Lalu, PHP Kabupaten Morowali Utara nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire nomor perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perlunya dekriminalisasi untuk untuk pasal-pasal pidana dalam UU Pemilihan sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Perlu diketahui, dekriminalisasi berarti mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dicarikan formula sanksi yang lebih efektif.

Atambua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya jajaran pengawas, khususnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah bekerja keras dengan baik sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi mengacu hasil pengawasan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 meningkat drastis. Hal tersebut menurutnya berdasarkan data yang dipaparkan Bawaslu dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Abhan menyebutkan pada Pilkada 2015 hanya ada tiga calon tunggal, lalu Pilkada 2017 bertambah menjadi sembilan calon tunggal. Dia melanjutkan, dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin melihat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menjadi tahun transisi untuk persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak aturan dasar yang semakin dipertegas walau belum sepenuhnya efektif pelaksanaanya.

Dirinya mencontohkan persoalan syarat pemilih yaitu wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dalam Pilkada 2020. Padahal, lanjut Afif, dalam Pemilu 2019 hal tersebut belum menjadi syarat yang wajib dan mutlak.