close× Call Us
close×

Berita

Lantik Panwaslu LN Kuala Lumpur, Herwyn: Kawal Suara dan Hak Pilih WNI
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada 26 Februari 2023, Bawaslu melantik 15 Panitia Pengawas (Panwaslu) Luar Negeri di Malaysia, yaitu Panwaslu LN di Kota Kuala Lumpur, Kuching, Kinabalu, Penang, Tawau dan Panwaslu Brunei Darrussalam di Kota Bandar Seri Begawan.

Usai pelantikan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda didampingi Anggota Bawaslu Puadi, memberikan arahan dan pembekalan seputar tugas yang akan dilakukan oleh Panwaslu LN. Salah satunya memastikan WNI memiliki hak pilih pada Pemilu Serentak 2024. Serta mengawal suara WNI sampai ke proses penghitungan.

Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi Harus Netral Pilih Peserta yang Lolos Seleksi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, diminta netral dalam memilih peserta yang lolos tahapan seleksi. Timsel tidak boleh memilih peserta dengan dilandasi latar belakang yang sama, akan tetapi merupakan kualitas dari peserta.

Hal tersebut dikatakan anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Pembekalan Tim Seleksi Jawa Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Bawaslu Harap Timsel Utamakan Musyawarah Mufakat Dalam Ambil Keputusan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan empat Daerah Otonom Baru (DOB) utamakan musyawarah mufakat dalam ambil keputusan. Dia mengingatkan keputusan tidak boleh didasari oleh ego dan kepentingan masing-masing, jika harus melalui voting, itu merupakan keputusan terakhir.

Seleksi Calon Anggota Bawaslu Jabar dan DOB, Sekretariat Bawaslu Provinsi Harus Fasilitasi Kebutuhan Timsel
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan, kepala sekretariat Bawaslu provinsi merupakan sistem pendukung Tim Seleksi (Timsel) yang akan melakukan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi, bukan sebagai bawahan atau anak buah timsel.

Pengawasan Pencalonan DPD Dilakukan Melekat, Totok Harap Mediasi Diutamakan
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pengawasan pencalonan perseorangan untuk DPD RI dilakukan secara melekat. Dia pun menyatakan harapan agar proses mediasi diutamakan sebagai perwujudan dari musyawarah mufakat.

Bawaslu Dorong KPU Lebih Perhatikan Wilayah yang Berpotensi Pemilihnya Tidak Gunakan Hak Pilih
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong KPU agar lebih memperhatikan wilayah yang berpotensi pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa wilayah tersebut  seperti lembaga pemasyarakatan (Lapas), wilayah pendatang, wilayah terpencil, dan kampung adat. 
 
Meminimalkan Disinformasi, Data dan Informasi Bawaslu Harus Sinkron Dari Pusat hingga Daerah
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Dalam rencana setahun ke depan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengelolaan data dan informasi yang dimiliki Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke jajaran Kabupaten/Kota harus sinkron. Sebab, dia tidak ingin ada disinformasi yang muncul karena ketidakselarasan data untuk publik. 
 
Baginya, sinkronisasi pengelolaan data ini merupakan tuntutan kerja Bawaslu untuk memastikan yang dikerjakan Bagian Data dan Informasi Bawaslu dapat efektif dan efisien. 
 
Bawaslu Jabarkan Potensi Kerawan Pemilu di Luar Negeri Sebelum Pemungutan Suara
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan potensi kerawanan pemilu di luar negeri (LN) sebelum pemungutan suara. Potensi kerawanan tersebut, kata dia, berdasarkan pengalaman penyelenggaran Pemilu 2019 silam.

Potensi kerawanan di LN yang kemungkinan terjadi, kata dia, politik uang. Potensi kerawanan politik uang ini, jelas Bagja banyak terjadi di daerah-daerah yang banyak WNI sebagai tenaga kerjanya baik perkebunan dan asisten rumah tangga seperti Hongkong, Jedah dan Malaysia.

Bawaslu Susun Juknis dari Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

"Mengingat mekanisme penanganan pelanggaran sangat kompleks, maka Bawaslu memandang perlu untuk menyusun juknis," tegasnya.

Evaluasi dan Perbaikan Program Kerja, Bawaslu Akan Buat IKP Tematik
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan evaluasi dan program kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Selain itu, dia menyatakan Bawaslu akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.

Puadi Harap Integrasi dan Sistem Keamanan Akan Disempurnakan pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.

Puadi menyatakan pelayanan data informasi ke depan akan semakin digunakan oleh masyarakat mengingat tahapan akan semakin banyak. Sehingga, dia meminta aplikasi yang sudah ada baik untuk menerima laporan maupun merespon laporan harus bekerja maksimal.

Bawaslu Ingatkan Masyarakat Siapkan Dokumen Saat Coklit
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“Saya ajak kepada seluruh warga agar segera coklit sampai 14 maret 2023 nanti. Jika memang ada data yang kurang lengkap, langsung sampaikan kepada petugas,” ungkapnya usai coklit di kediamannya di Jakarta Barat, Selasa (21/2/2023).

Minimalisasi Kecurangan saat Pungut Hitung, Bawaslu Siapkan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas saksi peserta Pemilu 2024, Bawaslu menyusun modul penguatan kapasitas saksi peserta pemilu. Herwyn menjelaskan pembuatan modul tersebut karena belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi peserta pemilu dan pembuatan buku panduan peserta pemilu.

"Isu krusial mengenai saksi pemilu ialah belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi pemilu," ujarnya saat diskusi kelompok terpumpun Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu di Balikpapan, Selasa (21/02/2023).

Harap WTP Kedelapan, Sekjen Minta Segera Tindak Lanjut Catatan Pemeriksaan BPK
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan harapan, Bawaslu dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keangan (BPK). Untuk itu, dia berharap Bawaslu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membuat akuntabilitas dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak Hanya Awasi Netralitas ASN, Pimpinan Bawaslu Minta Jajaran Awasi Netralitas TNI dan Polri.
Ditulis oleh : Regi Renovan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.

“Berdasarkan perintah Undang-Undang 7/2017 ketentuan Pasal 93, pengawasan netralitas penting juga untuk TNI dan Polri”, ujarnya dalam Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).