Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyusunan Redesain Konstruksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu bisa meningkatkan tingkat validitas data IKP.

Untuk diketahui, Puslitbangdiklat bawaslu tengah merencanakan pembaharuan dalam menentukan dimensi temporal, unit analisa, dan tingkat pengukuran IKP. "Validitasnya katakan lah 99 persen," terangnya saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Puslitbangdiklat Bawaslu di Jakarta, pada Minggu (4/9/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua tahun usia Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu merupakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, Puslitbangdiklat seperti Sekolah Tinggi Pengawasan Pemilu. Untuk itu, Puslitbangdiklat harus mempercepat standar pelatihan dan pendidikan untuk seluruh pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sedang merampungkan metode perekrutan jajaran pengawas Ad hoc (sementara) khususnya untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan pelaksanaan tes tertulis akan dilakukan serentak dengan dilakukan menggunakan dalam jaringan (daring) seperti CAT (computer assisted test) atau luar jaringan (luring) untuk daerah yang daerahnya belum terjangkau internet dengan menghimpun soal dari seluruh Bawaslu Provinsi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pimpinan Bawaslu bersama jajaran beraudiensi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Pertemuan ini membahas mengenai sinergi Bawaslu-Kemlu serta persiapan dan tantangan pengawasan Pemilu 2024 khususnya di luar negeri.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan tantangan Pemilu 2024 di luar negeri tidak mudah. Apalagi jika melihat permasalahan Pemilu 2019 seperti masalah di Kuala Lumpur, Hongkong dan wilayah lainnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Bawaslu melakukan sidang pemeriksaaan lanjutan atas laporan dugaan pelanggaran adminitrasi yang diajukan Partai Kedaulatan Rakyat dengan nomor 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan Partai Kongres yang diajukan Partai Kongres dengan nomor laporan 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Agenda sidang kali ini pemeriksaan saksi dengan mendengar keterangan tujuh saksi dari Partai Kedaulatan Rakyat yang terdiri lima saksi fakta dan dua saksi ahli. Sedangkan Partai Kongres hanya mengadirkan dua saksi fakta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan konsultasi bersama Komisi II, Kemendagri, KPU, dan DKPP, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kamis (1/9/2022). Dalam RDP tersebut Bawaslu membahas enam Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan untuk laporan yang register nomor: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VII/2022, di Jakarta, Rabu (30/8/2022. Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi meminta pelapor, yakni Partai Pandu Bangsa tidak terlalu banyak menghadiri saksi fakta yang dihadirkan apabila dirasa akan memiliki keterangan yang sama.

"Saya minta saksi fakta yang dihadirkan, jangan terlalu banyak karena khawatir jawaban saksi fakta yang terlalu banyak, tidak menambah keterangan malah akan sama saja," kata Puadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu merekomendasikan dua pilihan terkait eksistensi pengawas pemilu di tiga DOB wilayah Papua.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor Partai Indonesia Bangkit (Ibu) dan Partai Pelita dengan agenda pembuktian pelapor.

Pimpinan sidang Puadi didampingi anggota Majelis Totok Haryono mengatakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, akan diawali dengan pengesahan alat bukti dan dilanjutkan dengan mendengar saksi dari pelapor.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng Mahkamah Konstitusi untuk
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kemampuan menyusun keterangan tertulis apabila dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Selasa (30/8/2022). Menurutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota, masih banyak ditemukan belum sesuai kaidah dalam menyusun keterangan tertulis.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh dua pelapor yakni Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan KPU sebagai terlapor.

Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja mempersilakan pelapor dengan nomor laporan 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan pelapor dengan nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 menyampaikan pokok-pokok laporannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis sidang Bawaslu menggelar sidang putusan pendahuluan atas dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 dengan terlapor KPU RI. Dalam putusannya, laporan yang diajukan Partai Pandu Bangsa dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan, sedangkan laporan Partai Pemersatu Bangsa tidak dapat diterima.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melaksanakan sidang pemeriksaan atas dua laporan dugaan pelanggaran adminitrasi. Pihak pelapor dari Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Ibu) membeberkan konstruksi dalil-dalil dugaan pelanggaran. Hal ini kemudian mendapat sanggah dalil hukum oleh terlapor yakni KPU RI.

Kabupaten Serang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu Kabupaten Serang melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan jajarannya siap melakukan pencermatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.

"Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjadi agenda penting yang harus mendapat pencermatan oleh Bawaslu. Sebab potensi kegandaan pengurus maupun anggota partai politik yang satu dengan yang lain," ucapnya saat melakukan supervisi di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Minggu (28/8/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.

"Perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan untuk memindahkan kedudukan atau hak yang sama dalam partisipasi Pemilu 2024," ungkapnya dalam Rakornis Bidang Perempuan dan Pendidikan bagi Ormas dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar Tahun 2024, di Jakarta, Sabtu  (27/08/2022).