Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan evaluasi dan program kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Selain itu, dia menyatakan Bawaslu akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.
"Hasil survei Litbang lembaga terpercaya salah satunya adalah Bawaslu (sebagai lembaga terpercaya ketiga bersama KPU). Untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik kita membuat evaluasi dan perbaikan pada program mendatang," katanya saat menutup Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/2/2023) malam.
Salah satu yang dievaluasi yakni dalam tahapan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sudah berlangsung. "Kita berharap ada perbaikan dalam seleksi ke depan. Banyak evaluasi, tetapi 'alhamdulillah' sudah berjalan baik," tutur lelaki kelahiran Medan, 43 tahun silam ini.
Bagja menjelaskan, dalam seleksi Panwascam lalu sejumlah kendala seperti upaya menutupi data-data pelamar yang pernah menjadi tim sukses, pernah menjadi anggota partai, atau pernah diberhentikan oleh DKPP. "Ini yang ditutupi pelamar Panwascam lalu menjadi bagian dari evaluasi,' sebutnya.
Dia menambahkan, dalam pengembangan program, Bawaslu akan membuat IKP tematik. "Waktu lalu sudah ada IKP Pemilu 2024. Kita akan membuat IKP tematik misalnya bertema politisasi SARA dan media sosial, tema independensi penyelenggara pemilu, dan tema netralitas ASN," jelas dia.
Magister Hukum dari Utrecht University, Belanda ini juga menekankan perlunya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya Panwascam perlu segera mendapatkan pelatihan. "Apakah sudah dilatih? Apa yang perlu dilatih? Tentu pelayanan publik seperti menerima laporan atau menjawab sejauh mana laporannya ditindaklanjuti. Atau bagaimana metode pengawasan dan bagaimana cara pembubaran massa atau mengingatkan partai politik (parpol) saat sosialisasi atau kampanye. Ini isi pelatihan bagi Panwascam," terang sarjana hukum dari Universitas Indonesia tersebut.
Bawaslu, lanjutnya, juga akan membuat pelatihan saksi parpol dengan penyelenggara Bawaslu Kabupaten/Kota. Bagja menegaskan, segala bentuk pelatihan oleh jajaran Bawaslu harus sepengetahuan divisi sumber daya manusia dan organisasi (SDMO). "Misalnya pelatihan perempuan berdaya pengawas itu harus sepengetahuan divisi SDMO. 'Quality control' ada divisi SDMO," tambahnya.
Selain itu, dia meminta seluruh jajaran Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan. "Ketua adalah koordinator pengawas dan koordinator divisi pencegahan sebagai wakil koordinator pengawasan. Setiap tahapan harus diawasi. Jangan sampai teman-teman tidak tahu cara mengisi form-A," katanya di hadapan peserta yang merupakan ketua, koordinator divisi SDMO, kepala sekretariat dan koordinator sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
"Bagi yang mau ikut proses seleksi apakah tetap di kabupaten/kota atau naik ke tingkat provinsi atau mau pindah ke KPU diminta membuat surat pemberitahuan kepada ketua di lembaga masing-masing," tambahnya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan, kegiatan ini juga akan mengumpulkan permasalahan dan perbaikan dalam dukungan fasilitas bagi Bawaslu daerah. Dia mengaku, persoalan seperti pemenuhan personel dan jabatan struktural di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan dicarikan jalan keluar. Dukungan anggaran, fasilitas, dan SDM ini baginya demi percepatan kerja dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024.
.
"Kita akan inventarisir masalah seperti kantor Bawaslu daerah yang belum punya, masih menyewa atau pinjam pakai untuk dicarikan solusi. Juga sarana dan prasarana seperti percepatan daerah kabupaten/kota menjadi satker (satuan kerja). Serta permasalahan tenaga SDM seperti PPNPNS (pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil) akan dicarikan jalan keluar," jelas dia.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Tumpal Hermansius
 |
 |
Webmail
