Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) of the Global Network on Electoral Justice menghasilkan Deklarasi Bali. Deklarasi tersebut, sekaligus menutup Sidang Pleno Kelima GNEJ yang dilaksanakan pada 9 sampai 11Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali.

Sidang tersebut, menghadirkan 38 peserta dari otoritas elektoral dan yudikatif dari 24 negara, 1 pakar pemilu independen, 11 perwakilan dari 9 organisasi internasional dan 10 pakar dari 9 institusi akademik.

Kabupaten Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keadilan pemilu dan independensi hakim menjadi tema pokok pembahasan pleno lima dalam Sidang Pleno Kelima Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali. Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan undang- undang mengamanatkan Bawaslu melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan pemilu.
 

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Para delegasi GNEJ dari berbagai negara berbagi cerita soal kesetaraan gender. Mulai dari perkembangan sampai tantangan yang terjadi saat ini. Hal tersebut diceritakan saat pleno keempat dalam sidang pleno kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali, Selasa (11/10/2022).

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan pentingnya kesetaraan gender, sebab hal itu demi menunjang terwujudnya keadilan dan kesetaraan politk representasi warga negara.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Empat delegasi Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membahas mengenai keadilan pemilu termasuk hakim serta konsep transparansi dalam pemilu. Kedua isu ini penting dibahas untuk mendekatkan keadilan pemilu kepada masyarakat selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berbagi pengalaman dalam menangani disinformasi dalam proses pemilu dan pemilihan saat pleno dua dalam pleno dua acara Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali. Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan lebih dari 50 persen hoaks pada Januari 2018 - Februari 2019 di Indonesia bertema politik.

"Sebab pada tahun tersebut merupakan tahun pemilu," ujarnya, Senin (10/10/2022).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam pleno satu acara Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membahas serta menganalisa mengenai pelaksanaan pemilu di tengah pandemik covid-19. Enam delegasi GNEJ termasuk Bawaslu menceritakan penundaan pemilu yang terjadi di masing-masing negara serta mekanisme hukum yang dilakukan untuk mencari solusi dari masalah pandemi covid-19.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai presidensi Global Network on Electoral Justice (GNEJ, Bawaslu memberikan penghargaan dengan lima kategori dalam ajang GNEJ 'Award'.  Pemberiaan penghargaan tersebut diserahkan saat Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) of the Global Network on Electoral Justice secara hybrid, Senin (10/10/2022) di Bali.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sebagai Presidensi Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membuka sidang pleno kelima (Fifth Plenary Assembly) di Bali, Senin (10/10/2022). Ketua Bawaslu sekaligus Presiden GNEJ Rahmat Bagja berharap forum tersebut dapat membuka kesetaraan dan persamaan persepsi bagaimana sebuah elektoral tribunal atau yang menjadi semacam pengadil kepemiluan (lembaga peradilan pemilu) bisa melindungi pemilih.

Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mematangkan sistem pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu ad hoc (sementara). Cara ini guna menyiasati agar kerja kelembagaan Bawaslu dapat dipahami secara hierarki dengan tuntas dan dapat menghadirkan keadilan pemilu menyesuaikan kebutuhan yang ada.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap mahasiswa berperan aktif mengawasi pemilu seperti menjadi pemberi informasi dugaan pelanggaran sekaligus bersedia menjadi saksi. Hal tersebut dia sampaikan dalam sekolah kepemiluan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Sabtu (8/10/2022).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Bawaslu tidak memiliki banyak waktu, bahkan relatif cepat dibanding sebelumnya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan kualitas IKP 2024 tidak boleh menurun dari IKP sebelumnya. Pasalnya IKP adalah bentuk antisipasi dan mitigasi kerawanan pemilu yang perlu disampaikan sebelum peserta pemilu ditetapkan.Jika terlambat disampaikan, maka IKP tidak lagi dibutuhkan oleh semua pihak.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya terjun langsung ke lapangan. Dalam era digital saat ini, Bawaslu juga melakukan pengawasan di media sosial. Maka Bawaslu harus mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan sistem pengawasan berbasis internet pada pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta para ahli, pemantau pemilu, dan beberapa anggota Bawaslu provinsi untuk memberi masukan terhadap pola investigasi penanganan pelanggaran pemilu. Pola investigasi ini sangat penting agar kerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang undangan.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan Bawaslu akan menyediakan pojok konsultasi hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi kepemiluan masyarakat. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus memberikan layanan prima untuk informasi yang lengkap dan transparan.

"Kalau ada masalah soal pemilu saya ingin masyarakat terpikirkan untuk datang ke Bawaslu, karena kita yang paling tahu soal pemilu," tutur Totok dalam Rapat Koordinasi Peraturan Bawaslu Gelombang I di Malang, Jawa Timur, Rabu (5/10/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan masukan terhadap empat rancangan Peraturan KPU (PKPU). Masukan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kemendagri, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).